Penulis: Alawi

Samarinda – Di tengah lesunya aktivitas belanja di warung-warung kecil, secercah harapan hadir melalui langkah sederhana yang menyasar dua persoalan sekaligus: membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dan menghidupkan kembali denyut ekonomi toko kelontong. Inisiatif itu datang dari Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husein, yang menggulirkan program Ayo Belanja di Toko Tetangga menggunakan dana pribadinya. Program tersebut memungkinkan masyarakat membeli LPG 3 kilogram, gula pasir 1 kilogram, maupun minyak goreng 1 liter dengan harga tebus hanya Rp10 ribu menggunakan kupon subsidi. Selisih harga tetap dibayarkan penuh kepada pedagang oleh Sani sehingga para pemilik toko tidak mengalami kerugian. Program…

Samarinda – “Sungai bukan sekadar aliran air, tetapi jalur ekonomi yang terus bergerak.” Gambaran itu menjadi sorotan dalam pembahasan Komisi II DPRD Kota Samarinda yang menilai Sungai Mahakam masih menyimpan peluang bisnis besar. Potensi tersebut diyakini dapat menjadi salah satu motor peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dikelola secara maksimal oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga. Pandangan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi usai rapat dengar pendapat bersama jajaran Perumda Varia Niaga di Kantor DPRD Kota Samarinda, Senin (13/07/2026). Dalam pertemuan itu, Komisi II mengevaluasi perkembangan usaha perusahaan daerah sekaligus membahas peluang pengembangan sektor bisnis yang…

Samarinda – Di balik pertumbuhan kota yang terus bergerak, persoalan pengangguran masih menjadi bayangan yang harus diselesaikan. Komisi 4 DPRD Samarinda meminta Dinas Tenaga Kerja melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ketenagakerjaan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Harminsyah dari Komisi 4 DPRD Samarinda mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Disnaker untuk membahas perkembangan program tahun 2026 serta rencana penggunaan anggaran dan kegiatan pada 2027. Ia menilai, pemerintah perlu melihat kembali efektivitas program yang telah berjalan karena angka pengangguran di Samarinda masih menunjukkan tren yang perlu mendapat perhatian. “Kenapa pengangguran di Samarinda terus bertambah secara persentase menjadi catatan bagi Disnaker ke depan.…

Samarinda – Anggaran daerah sejatinya menjadi mesin penggerak pembangunan, namun ketika sebagian besar terserap untuk belanja rutin birokrasi, ruang gerak pemerintah menjadi semakin terbatas. Kondisi itulah yang kini menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda setelah porsi belanja aparatur sipil negara (ASN) dalam APBD masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan pemerintah pusat. Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, mengungkapkan bahwa belanja birokrasi di Kota Samarinda saat ini masih melebihi 40 persen dari total APBD. Angka tersebut dinilai belum sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan batas maksimal belanja aparatur sebesar 30 persen. Kondisi itu dikhawatirkan akan terus menekan…

Samarinda – Pendidikan kerap disebut sebagai investasi paling berharga bagi masa depan sebuah daerah. Berangkat dari pandangan tersebut, DPRD Kota Samarinda kembali mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar segera merealisasikan program beasiswa daerah sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui akses pendidikan yang lebih luas. Dorongan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, yang menilai hingga kini Samarinda masih belum memiliki skema beasiswa daerah yang berdiri secara mandiri. Kondisi tersebut dinilai menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, mengingat kebutuhan dukungan pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi maupun masyarakat kurang mampu terus meningkat. Pernyataan itu disampaikan…

Samarinda – Lapangan pekerjaan menjadi pintu harapan bagi ribuan pencari kerja. Namun ketika pintu itu hanya terbuka sesekali, banyak masyarakat harus menunggu lebih lama. Kondisi tersebut mendorong Komisi 4 DPRD Samarinda meminta Disnaker meningkatkan intensitas pelaksanaan job fair. Anggota Komisi 4 DPRD Samarinda, Harminsyah, menilai job fair merupakan salah satu langkah konkret yang dapat mempertemukan masyarakat dengan perusahaan secara langsung. Karena itu, kegiatan tersebut dinilai perlu dilakukan lebih sering dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Harminsyah menjelaskan, pembahasan bersama Disnaker dilakukan untuk melihat capaian program 2026 sekaligus membahas rencana program dan penggunaan anggaran pada 2027. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah…

Samarinda – Persoalan pengangguran di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Di tengah geliat pembangunan daerah, masih ada tantangan besar untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pekerjaan layak. Komisi 4 DPRD Samarinda meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) memperkuat program yang mampu menekan angka pengangguran. Anggota Komisi 4 DPRD Samarinda, Harminsyah, mengatakan pihaknya mengundang Disnaker untuk membahas progres program yang telah dijalankan sepanjang 2026 sekaligus mengevaluasi rencana kerja dan penggunaan anggaran untuk tahun 2027. Menurutnya, program ketenagakerjaan ke depan harus tetap diarahkan pada upaya mengurangi jumlah pengangguran dengan menghadirkan kegiatan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menilai peningkatan persentase pengangguran di…

Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Markaca, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan masyarakat dalam penentuan desil kesejahteraan. Menurutnya, masih ditemukan warga yang secara ekonomi layak menerima bantuan sosial, namun justru tercatat pada kelompok desil tinggi sehingga kehilangan haknya. Markaca mengatakan penentuan desil harus didasarkan pada kondisi riil masyarakat di lapangan. Ia menilai masih ada ketidaksesuaian antara data yang tercantum dalam sistem dengan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya. “Masih ada masyarakat yang secara kemampuan ekonomi seharusnya masuk desil dua atau desil tiga, tetapi justru tercatat di desil lima. Akibatnya mereka tidak bisa menerima bantuan sosial yang…

Samarinda – Kebutuhan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kelurahan Loa Bakung kembali menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Markaca, menegaskan pihaknya terus mengawal proses hibah lahan seluas sekitar 40.000 meter persegi atau empat hektare dari PT Bukit Baiduri Energi (BBE) yang hingga kini belum memperoleh kepastian. Persoalan tersebut bukan isu baru. Pemerintah Kota Samarinda tercatat telah dua kali mengajukan permohonan hibah kepada perusahaan tambang tersebut, yakni pada 2012 dan kembali melalui surat resmi Wali Kota Samarinda Nomor 500.17.1/1379/300.02 tertanggal 18 Mei 2026. Dalam surat itu, Pemkot meminta sebagian lahan konsesi PT BBE dihibahkan sebagai lokasi…

Samarinda – Komisi III DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota Samarinda memberikan dukungan anggaran yang lebih besar kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada Tahun Anggaran 2027. Penguatan anggaran dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar kapasitas penanggulangan bencana semakin optimal. Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, usai rapat kerja bersama BPBD yang membahas evaluasi pelaksanaan anggaran, capaian program, serta rencana kebutuhan anggaran tahun depan. Menurut Deni, hingga pertengahan tahun 2026 realisasi anggaran BPBD menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dari total anggaran sekitar Rp10,2 miliar, tingkat penyerapan telah mencapai sekitar 59 persen. Ia menjelaskan sebagian besar anggaran…