Penulis: Alawi

Samarinda – Menata kawasan kumuh ibarat merangkai kepingan puzzle yang belum lengkap. Meski arah kebijakan dan perencanaan telah tersedia, keterbatasan kemampuan fiskal membuat upaya Pemerintah Kota Samarinda untuk memperbaiki kualitas permukiman belum dapat berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Samarinda karena berdampak langsung pada percepatan peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan hingga kini masih terdapat sekitar 26 hektare kawasan kumuh yang memerlukan penanganan. Menurutnya, pemerintah daerah telah memiliki perencanaan yang matang untuk mengurangi luasan kawasan tersebut. Namun, realisasi program masih sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah yang tersedia…

Samarinda – “Kesempatan belajar seharusnya tidak ditentukan oleh alamat sekolah.” Ungkapan itu menggambarkan tantangan yang masih dihadapi dunia pendidikan di Kota Samarinda. Di tengah penerapan kurikulum nasional yang seragam di seluruh sekolah negeri, perbedaan fasilitas pendidikan masih memengaruhi pandangan masyarakat terhadap sekolah yang dianggap lebih unggul dibandingkan sekolah lainnya. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menilai pemerataan kualitas pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Menurutnya, seluruh sekolah negeri, baik jenjang sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP), telah menerapkan kurikulum yang sama sesuai standar nasional. Namun, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum merata masih menjadi persoalan yang…

Samarinda – Menurunnya aktivitas belanja masyarakat menjadi perhatian Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku menerima banyak keluhan dari pemilik toko kelontong mengenai kondisi usaha yang semakin sepi. Keluhan tersebut ia dengar saat berdiskusi dengan para pengemudi ojek dan pedagang di sebuah warung kopi di Samarinda. Dari berbagai masukan yang diterimanya, Sani menyimpulkan terdapat dua faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut. “Kalau saya melihat hanya ada dua penyebab. Pertama daya beli masyarakat berkurang, kedua harga barang masih tinggi sehingga masyarakat menahan belanja,” ujarnya. Menurut Sani, kondisi itu membuat pelaku usaha kecil…

Samarinda – “Ada sesuatu yang tidak benar.” Kalimat itu menjadi penegasan Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, saat memimpin rapat dengar pendapat terkait sengketa sertifikat rumah milik warga bernama Fahri di Gedung DPRD Kota Samarinda, Selasa (14/7/2026). Menurutnya, keterlambatan penerbitan sertifikat hingga 15 tahun setelah kredit lunas merupakan persoalan yang tidak dapat dianggap sebagai masalah administratif biasa. Dalam rapat tersebut, Iswandi mengurai kronologi persoalan berdasarkan dokumen yang diterima Komisi II. Ia menjelaskan bahwa Fahri mengambil kredit rumah pada 2001 dengan jangka waktu 10 tahun dan telah melunasi seluruh kewajibannya pada 2011. Namun hingga 2026, sertifikat hak milik yang menjadi…

Samarinda – Sengketa sertifikat rumah yang telah berlangsung hingga 15 tahun menjadi perhatian Komisi II DPRD Kota Samarinda. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Gedung DPRD Kota Samarinda pada Senin (13/7/2026) kemaren, dewan mempertemukan warga bernama Fahri bersama penasihat hukumnya dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta pengembang untuk membahas persoalan sertifikat hak milik yang tak kunjung diterima meski cicilan rumah telah lama dilunasi. Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas laporan Fahri yang mengaku telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pengembang. Namun, hingga lebih dari satu dekade, sertifikat rumah yang menjadi haknya tidak pernah diterbitkan. Dalam forum tersebut terungkap…

Samarinda – Di tengah lesunya aktivitas belanja di warung-warung kecil, secercah harapan hadir melalui langkah sederhana yang menyasar dua persoalan sekaligus: membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dan menghidupkan kembali denyut ekonomi toko kelontong. Inisiatif itu datang dari Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husein, yang menggulirkan program Ayo Belanja di Toko Tetangga menggunakan dana pribadinya. Program tersebut memungkinkan masyarakat membeli LPG 3 kilogram, gula pasir 1 kilogram, maupun minyak goreng 1 liter dengan harga tebus hanya Rp10 ribu menggunakan kupon subsidi. Selisih harga tetap dibayarkan penuh kepada pedagang oleh Sani sehingga para pemilik toko tidak mengalami kerugian. Program…

Samarinda – “Sungai bukan sekadar aliran air, tetapi jalur ekonomi yang terus bergerak.” Gambaran itu menjadi sorotan dalam pembahasan Komisi II DPRD Kota Samarinda yang menilai Sungai Mahakam masih menyimpan peluang bisnis besar. Potensi tersebut diyakini dapat menjadi salah satu motor peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dikelola secara maksimal oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga. Pandangan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi usai rapat dengar pendapat bersama jajaran Perumda Varia Niaga di Kantor DPRD Kota Samarinda, Senin (13/07/2026). Dalam pertemuan itu, Komisi II mengevaluasi perkembangan usaha perusahaan daerah sekaligus membahas peluang pengembangan sektor bisnis yang…

Samarinda – Di balik pertumbuhan kota yang terus bergerak, persoalan pengangguran masih menjadi bayangan yang harus diselesaikan. Komisi 4 DPRD Samarinda meminta Dinas Tenaga Kerja melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ketenagakerjaan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Harminsyah dari Komisi 4 DPRD Samarinda mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Disnaker untuk membahas perkembangan program tahun 2026 serta rencana penggunaan anggaran dan kegiatan pada 2027. Ia menilai, pemerintah perlu melihat kembali efektivitas program yang telah berjalan karena angka pengangguran di Samarinda masih menunjukkan tren yang perlu mendapat perhatian. “Kenapa pengangguran di Samarinda terus bertambah secara persentase menjadi catatan bagi Disnaker ke depan.…

Samarinda – Anggaran daerah sejatinya menjadi mesin penggerak pembangunan, namun ketika sebagian besar terserap untuk belanja rutin birokrasi, ruang gerak pemerintah menjadi semakin terbatas. Kondisi itulah yang kini menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda setelah porsi belanja aparatur sipil negara (ASN) dalam APBD masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan pemerintah pusat. Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, mengungkapkan bahwa belanja birokrasi di Kota Samarinda saat ini masih melebihi 40 persen dari total APBD. Angka tersebut dinilai belum sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan batas maksimal belanja aparatur sebesar 30 persen. Kondisi itu dikhawatirkan akan terus menekan…

Samarinda – Pendidikan kerap disebut sebagai investasi paling berharga bagi masa depan sebuah daerah. Berangkat dari pandangan tersebut, DPRD Kota Samarinda kembali mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar segera merealisasikan program beasiswa daerah sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui akses pendidikan yang lebih luas. Dorongan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, yang menilai hingga kini Samarinda masih belum memiliki skema beasiswa daerah yang berdiri secara mandiri. Kondisi tersebut dinilai menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, mengingat kebutuhan dukungan pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi maupun masyarakat kurang mampu terus meningkat. Pernyataan itu disampaikan…