Penulis: Alawi

Samarinda – Persiapan Kota Samarinda menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur di Kabupaten Paser diibaratkan seperti pelari yang telah bersiap di garis start, namun belum mendengar aba-aba dimulai. DPRD Kota Samarinda menilai kepastian teknis dari penyelenggara menjadi kunci sebelum anggaran dapat difinalkan. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyampaikan hingga kini pemerintah daerah belum dapat memastikan jumlah atlet yang akan diberangkatkan maupun besaran anggaran yang dibutuhkan. Hal itu disebabkan belum adanya keputusan mengenai cabang olahraga, nomor pertandingan, lokasi venue, hingga jadwal pelaksanaan secara rinci. “Hari ini Kota Samarinda ingin memastikan keikutsertaan pada Porprov di Kabupaten Paser.…

Samarinda – “Mencegah lebih baik daripada mengobati” menjadi semangat yang mengemuka dalam upaya memperkuat pengawasan pondok pesantren di Kota Samarinda. DPRD Kota Samarinda bersama Kementerian Agama (Kemenag) Kota Samarinda membahas langkah konkret untuk memperkuat perlindungan santri sekaligus memastikan setiap pesantren memiliki mekanisme penanganan jika terjadi pelanggaran. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menjelaskan pembahasan tersebut melibatkan Kemenag Kota Samarinda serta Dinas Pendidikan. Salah satu agenda utama ialah sosialisasi program pesantren ramah anak yang akan diterapkan pada sekitar 56 pondok pesantren di Samarinda. Program tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Agama Tahun 2023 yang kemudian diperbarui pada 2025 sebagai…

Samarinda – Menjelang tahapan Pemilu Legislatif (Pileg) 2029, Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Dr. Sani Bin Husain, memilih mempercepat penerbitan buku Dasar-Dasar Tugas dan Wewenang Anggota DPRD Kota/Kabupaten: Panduan Komprehensif untuk Legislator, Akademisi, dan Masyarakat. Buku yang diterbitkan Historie Media tersebut menjadi karya kedelapannya sekaligus buku kedua yang mengangkat tema politik. Keputusan menyerahkan naskah lebih awal kepada penerbit bukan tanpa alasan. Sani berharap buku tersebut sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya para bakal calon anggota legislatif yang akan mengikuti kontestasi politik pada 2029. Menurutnya, kualitas wakil rakyat tidak hanya ditentukan oleh kemampuan meraih suara, tetapi juga oleh pemahaman terhadap…

Samarinda – Ibarat mesin yang siap melaju namun kehabisan bahan bakar, persiapan kontingen olahraga Kota Samarinda menghadapi ajang tingkat provinsi terancam terganggu akibat belum tersedianya anggaran operasional. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran berbagai pihak, termasuk DPRD Samarinda, karena dapat memengaruhi kesiapan atlet maupun pelaksanaan program pembinaan yang telah disusun. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyampaikan persoalan keterlambatan pencairan anggaran menjadi perhatian serius setelah mengikuti rapat koordinasi bersama KONI Kota Samarinda pada Sabtu (18/7/2026). Menurutnya, kebutuhan pendanaan bagi persiapan kontingen tidak dapat menunggu hingga pengesahan APBD Perubahan karena sebagian besar agenda persiapan harus dilakukan jauh sebelum pertandingan dimulai.…

Samarinda – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai akan lebih bermakna apabila tidak hanya menjadi seremoni kenegaraan, tetapi juga menghadirkan partisipasi masyarakat lokal. Harapan itu disampaikan Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, yang menginginkan warga Kalimantan Timur memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam pelaksanaan upacara pada 17 Agustus 2026. Helmi menyampaikan hingga kini belum ada kepastian mengenai kehadiran Presiden maupun Wakil Presiden dalam upacara peringatan kemerdekaan di IKN. Meski demikian, ia memastikan agenda kenegaraan tersebut tetap akan diselenggarakan di kawasan ibu kota baru, sementara pelaksanaan upacara juga direncanakan berlangsung di Jakarta. Menurutnya,…

Samarinda – Menata kawasan kumuh ibarat merangkai kepingan puzzle yang belum lengkap. Meski arah kebijakan dan perencanaan telah tersedia, keterbatasan kemampuan fiskal membuat upaya Pemerintah Kota Samarinda untuk memperbaiki kualitas permukiman belum dapat berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Samarinda karena berdampak langsung pada percepatan peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan hingga kini masih terdapat sekitar 26 hektare kawasan kumuh yang memerlukan penanganan. Menurutnya, pemerintah daerah telah memiliki perencanaan yang matang untuk mengurangi luasan kawasan tersebut. Namun, realisasi program masih sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah yang tersedia…

Samarinda – “Kesempatan belajar seharusnya tidak ditentukan oleh alamat sekolah.” Ungkapan itu menggambarkan tantangan yang masih dihadapi dunia pendidikan di Kota Samarinda. Di tengah penerapan kurikulum nasional yang seragam di seluruh sekolah negeri, perbedaan fasilitas pendidikan masih memengaruhi pandangan masyarakat terhadap sekolah yang dianggap lebih unggul dibandingkan sekolah lainnya. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menilai pemerataan kualitas pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Menurutnya, seluruh sekolah negeri, baik jenjang sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP), telah menerapkan kurikulum yang sama sesuai standar nasional. Namun, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum merata masih menjadi persoalan yang…

Samarinda – Menurunnya aktivitas belanja masyarakat menjadi perhatian Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku menerima banyak keluhan dari pemilik toko kelontong mengenai kondisi usaha yang semakin sepi. Keluhan tersebut ia dengar saat berdiskusi dengan para pengemudi ojek dan pedagang di sebuah warung kopi di Samarinda. Dari berbagai masukan yang diterimanya, Sani menyimpulkan terdapat dua faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut. “Kalau saya melihat hanya ada dua penyebab. Pertama daya beli masyarakat berkurang, kedua harga barang masih tinggi sehingga masyarakat menahan belanja,” ujarnya. Menurut Sani, kondisi itu membuat pelaku usaha kecil…

Samarinda – “Ada sesuatu yang tidak benar.” Kalimat itu menjadi penegasan Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, saat memimpin rapat dengar pendapat terkait sengketa sertifikat rumah milik warga bernama Fahri di Gedung DPRD Kota Samarinda, Selasa (14/7/2026). Menurutnya, keterlambatan penerbitan sertifikat hingga 15 tahun setelah kredit lunas merupakan persoalan yang tidak dapat dianggap sebagai masalah administratif biasa. Dalam rapat tersebut, Iswandi mengurai kronologi persoalan berdasarkan dokumen yang diterima Komisi II. Ia menjelaskan bahwa Fahri mengambil kredit rumah pada 2001 dengan jangka waktu 10 tahun dan telah melunasi seluruh kewajibannya pada 2011. Namun hingga 2026, sertifikat hak milik yang menjadi…

Samarinda – Sengketa sertifikat rumah yang telah berlangsung hingga 15 tahun menjadi perhatian Komisi II DPRD Kota Samarinda. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Gedung DPRD Kota Samarinda pada Senin (13/7/2026) kemaren, dewan mempertemukan warga bernama Fahri bersama penasihat hukumnya dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta pengembang untuk membahas persoalan sertifikat hak milik yang tak kunjung diterima meski cicilan rumah telah lama dilunasi. Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas laporan Fahri yang mengaku telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pengembang. Namun, hingga lebih dari satu dekade, sertifikat rumah yang menjadi haknya tidak pernah diterbitkan. Dalam forum tersebut terungkap…