Penulis: Alawi
SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mendesak aparat penegak hukum (APH) mengaudit PT PLN menyusul pemadaman listrik bergilir yang berlangsung berbulan-bulan di Samarinda dan sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Menurut Rohim, persoalan kelistrikan yang berlarut-larut perlu ditelusuri lebih jauh, termasuk kemungkinan adanya masalah dalam pengelolaan perusahaan. Ia menilai pemanggilan PLN melalui forum DPRD telah beberapa kali dilakukan, tetapi belum memberikan perubahan berarti terhadap pelayanan listrik. “Kalau saya pribadi sudah putus asa. Makanya saran saya dua itu saja. Tidak usah dipanggil. APH masuk, lakukan audit dan pemeriksaan,” ujar Rohim, Jumat (23/10/2026) yang lalu. Politikus PKS tersebut mengaku meragukan penjelasan…
SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, meminta pemerintah pusat meningkatkan perhatian terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Ia menilai percepatan penanganan diperlukan untuk menekan dampak kebakaran, termasuk kabut asap dan risiko jatuhnya korban jiwa. Celni berharap pemerintah pusat turun langsung melihat kondisi di wilayah terdampak, terutama Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan Selatan (Kalsel). “Kita berharap pemerintah pusat bisa lebih melihat langsung ke lokasi kejadian, terutama di Kaltim, Kalbar, dan Kalsel. Semoga pemerintah bisa menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional sehingga penanganannya bisa lebih cepat,” ujar Celni di Kantor…
Jakarta – Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyerukan langkah serius pemerintah dan DPR RI untuk memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia. Seruan tersebut disampaikan menyusul kasus meninggalnya seorang anak dengan Down syndrome di Surabaya yang dikaitkan dengan dugaan perundungan atau bullying dan menjadi perhatian masyarakat. Melalui siaran pers Nomor 0145/SP/Komnas PA/X/2026 yang diterbitkan pada Rabu (21/10/2026), LPA Pusat yang dikenal sebagai Komnas Perlindungan Anak menyampaikan tujuh poin sikap resmi. Pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum Komnas PA, Agustinus Sirait, S.E., tersebut menekankan pentingnya perlindungan hak anak, penghormatan terhadap proses hukum, penguatan kerja sama antarlembaga, serta evaluasi regulasi yang mengatur anak…
SAMARINDA – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Samarinda tidak hanya diarahkan untuk mengembangkan destinasi wisata, tetapi juga menjadi landasan penataan pengelolaan sektor pariwisata, termasuk potensi pendapatan asli daerah (PAD). Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Kamaruddin, mengatakan rancangan regulasi tersebut akan memuat pengembangan destinasi yang telah ada serta peluang pengembangan lokasi wisata baru. Menurutnya, potensi wisata di Samarinda perlu dipetakan dan dikembangkan secara terarah. Namun, tidak semua lokasi dapat langsung dimasukkan sebagai destinasi prioritas karena harus memenuhi sejumlah persyaratan. “Raperda ini nantinya memuat pengaturan mengenai destinasi pariwisata yang sudah ada maupun potensi…
SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menyoroti tanggung jawab penyelesaian kompensasi bagi warga yang terdampak pembangunan jalan tembus Sambutan–Jalan Merdeka. Komisi I DPRD meminta pihak terkait menindaklanjuti kesepakatan dengan warga agar pembayaran tidak terus tertunda. Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengatakan dalam pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, tanggung jawab kompensasi disebut berada pada pihak pelaksana atau kontraktor. “Untuk kompensasi, iya. Karena dalam pelaksanaan program, dampak sosial di luar anggaran pembangunan fisik itu merupakan urusan pelaksana atau kontraktor,” ujar Stephen di Kantor DPRD Samarinda, Kamis (22/10/2026). Berdasarkan informasi yang diterima DPRD, total kompensasi yang dibahas mencapai sekitar…
Samarinda – Semangat pengabdian santri kembali digaungkan dalam peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak kalangan santri untuk tidak hanya memperdalam pengetahuan agama, tetapi juga mengambil peran nyata dalam menjaga persatuan bangsa, membela kelompok masyarakat lemah, serta berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Samarinda, Arif Kurniawan Kamis (22/10/2026). Pesan itu menekankan pentingnya menjadikan pendidikan pesantren sebagai bekal membangun karakter, meningkatkan kepedulian sosial, dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam pesan yang disampaikan, santri diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan pendidikan pesantren tidak hanya dilihat dari kemampuan memahami…
Samarinda – Kobaran api yang menghanguskan ratusan hektare lahan di Kota Samarinda menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang mendorong Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Samarinda, Arif Kurniawan, meminta pemerintah daerah mengambil langkah lebih strategis, termasuk mengusulkan peningkatan status penanganan karhutla hingga kemungkinan ditetapkan sebagai bencana nasional. Desakan tersebut disampaikan Arif menyusul meningkatnya jumlah kejadian kebakaran di Samarinda sepanjang September hingga Oktober 2026. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda hingga 5 Oktober 2026, tercatat 246 kejadian kebakaran dengan total luas lahan terdampak mencapai 608,18 hektare. Kondisi…
SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata, mengingatkan Pemerintah Kota Samarinda agar memperhatikan keberlangsungan usaha angkutan kota saat layanan bus kota melalui program Buy The Service (BTS) mulai dikembangkan. Bus kota tersebut ditargetkan beroperasi pada 2027 dengan dukungan anggaran APBN. Kehadirannya diharapkan menambah pilihan transportasi bagi masyarakat, tetapi menurut Aris, pengembangan layanan baru tidak boleh mengesampingkan operator yang telah lebih dahulu melayani mobilitas warga. Ia menilai angkutan kota memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat selama ini. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak penambahan bus kota terhadap usaha angkutan yang telah beroperasi. “Contoh mungkin di sini ada angkutan…
SAMARINDA – Kehadiran perusahaan transportasi dari luar daerah di Samarinda diharapkan tidak hanya memperluas layanan bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang kerja bagi warga lokal. Hal tersebut menjadi perhatian Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menyusul masuknya layanan taksi berargometer dari Grup Blue Bird. Ronal menilai, investasi yang masuk ke Kota Tepian perlu memberikan manfaat ekonomi secara lebih luas. Salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja lokal dengan kesempatan yang layak dan tidak terbatas pada kuota kecil. “Jangan sampai ada usaha dari investasi luar Kota Samarinda, tetapi mengabaikan prinsip-prinsip sosial dan ekonomi kemasyarakatan di Kota Samarinda. Warga lokal juga…
SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mendukung rencana penerapan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027/2028. Ia menegaskan, kenaikan kelas harus ditentukan berdasarkan pencapaian akademik dan pemenuhan standar pendidikan. Menurut Anhar, kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya mengembalikan fungsi evaluasi dalam proses pendidikan. Siswa yang telah memenuhi persyaratan layak naik kelas, sedangkan mereka yang belum mencapai standar perlu menjalani evaluasi sesuai ketentuan. Dukungan itu disampaikan Anhar merespons wacana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengenai kemungkinan penerapan kebijakan tidak naik kelas. “Saya mendukung 1.000 persen. Saya pernah melalui itu dan itu luar…