Samarinda – Pembangunan fisik bukanlah garis akhir sebuah proyek pemerintah. Manfaat bagi masyarakat justru menjadi ukuran penting keberhasilannya. Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Kota Samarinda, H. Viktor Yuan, S.H., M.H., yang meminta Pemerintah Kota Samarinda menuntaskan persoalan pemanfaatan Pasar Pagi dan kawasan Teras Mahakam atau Teras Samarinda.
Pernyataan itu disampaikan Viktor ketika membahas arah prioritas anggaran perubahan Kota Samarinda, Senin (5/10/2026). Seusai kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat atau Reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Perumahan Bumi Sempaja, Jalan P.M. Noor, Samarinda, Ketua Fraksi Partai Demokrat tersebut menekankan bahwa sejumlah program pembangunan daerah harus memperoleh perhatian hingga benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat.
Menurut Viktor, pemerintah daerah perlu menentukan program yang harus didahulukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan penyelesaian pekerjaan yang masih memerlukan tindak lanjut.
Selain pengendalian banjir, ia secara khusus menyinggung dua kawasan yang memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi dan ruang publik Samarinda, yakni Pasar Pagi dan Teras Mahakam.
“Kemudian juga masalah pemanfaatan Pasar Pagi itu juga sama Teras Mahakam itu juga kami tekankan dia menyelesaikan dan menuntaskan itu,” ujar Viktor.
Pernyataan tersebut menunjukkan perhatian DPRD terhadap keberlanjutan pemanfaatan fasilitas publik yang telah dibangun menggunakan sumber daya pemerintah daerah.
Pasar Pagi memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat perdagangan di Samarinda. Kawasan ini sejak lama menjadi tempat berlangsungnya aktivitas jual beli berbagai kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi ruang ekonomi bagi pedagang dan pelaku usaha.
Proyek revitalisasi Pasar Pagi diarahkan untuk menghadirkan fasilitas perdagangan yang lebih tertata dan mendukung kenyamanan aktivitas ekonomi. Namun, pembangunan fisik pasar perlu diikuti pengelolaan yang baik agar fungsi perdagangan dapat berjalan optimal.
Sebagai data pendukung, laporan ANTARA Kalimantan Timur pada Minggu (26/7/2026) menyebutkan bahwa Wali Kota Samarinda Andi Harun menyetujui perkembangan penataan kawasan Pasar Pagi, termasuk pembangunan area khusus bongkar muat barang.
Dalam laporan tersebut, pemerintah kota juga menekankan pentingnya menjaga aktivitas pedagang dan usaha mikro selama proses penataan berlangsung.
Informasi tersebut memperlihatkan bahwa penataan Pasar Pagi tidak hanya berkaitan dengan bangunan utama, tetapi juga mencakup dukungan terhadap kegiatan perdagangan, distribusi barang, dan keberlangsungan usaha masyarakat.
Fasilitas bongkar muat, akses kendaraan, jalur pengunjung, pengaturan kios, serta sistem keamanan merupakan sejumlah komponen yang berpengaruh terhadap operasional pasar.
Apabila aspek-aspek tersebut tidak dikelola secara terintegrasi, fasilitas yang telah dibangun berpotensi menghadapi kendala pemanfaatan meskipun pekerjaan fisiknya telah selesai.
Karena itu, perhatian terhadap operasional Pasar Pagi menjadi penting agar revitalisasi benar-benar memberikan nilai tambah bagi pedagang, pembeli, dan perekonomian daerah.
Selain Pasar Pagi, Viktor juga menyoroti penuntasan pemanfaatan kawasan Teras Mahakam yang dalam program pemerintah dikenal sebagai Teras Samarinda.
Kawasan tepian Sungai Mahakam tersebut dikembangkan sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berinteraksi, beristirahat, menikmati pemandangan sungai, serta mendukung kegiatan ekonomi dan pariwisata.
Berdasarkan informasi resmi Pemerintah Kota Samarinda, Teras Samarinda Tahap II yang mencakup Segmen 2, 3, dan 4 telah diresmikan pada Sabtu (29/8/2026) di kawasan Dermaga Pelabuhan Pasar Pagi.
Peresmian tersebut menjadi bagian dari pengembangan ruang publik di tepian Sungai Mahakam sekaligus upaya penataan kawasan perkotaan.
Meski sebagian kawasan telah diresmikan, perhatian terhadap pengelolaan dan penyelesaian keseluruhan fasilitas tetap diperlukan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa keberadaan ruang publik didukung pemeliharaan, kebersihan, keamanan, aksesibilitas, serta pengaturan kegiatan masyarakat.
Kawasan Teras Samarinda juga berpotensi mendukung aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah apabila pengelolaannya mampu menyediakan ruang usaha yang tertib dan sesuai ketentuan.
Kehadiran pengunjung dapat memberikan peluang ekonomi bagi pedagang makanan, minuman, produk kreatif, dan sektor jasa. Namun, potensi tersebut perlu diimbangi pengaturan agar kegiatan ekonomi tidak mengganggu fungsi utama kawasan sebagai ruang publik.
Dalam konteks pengelolaan anggaran, penuntasan fasilitas publik membutuhkan koordinasi antara perangkat daerah yang menangani pembangunan, perdagangan, pariwisata, serta pengelolaan aset.
Pengawasan terhadap hasil pembangunan juga merupakan bagian penting dari fungsi DPRD. Melalui fungsi anggaran dan pengawasan, lembaga legislatif dapat mengevaluasi apakah program yang telah memperoleh pembiayaan memberikan manfaat sesuai tujuan yang ditetapkan.
Viktor menilai pemerintah kota harus memperhatikan skala prioritas dalam penggunaan anggaran. Selain menyelesaikan kewajiban keuangan yang masih tertunda, program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat perlu memperoleh perhatian.
“Pertama kami meminta kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk paling tidak melunasi utang-utang yang terbaru, kemudian program-program prioritas mana yang harus diutamakan,” ujarnya.
Meski demikian, Viktor belum merinci pekerjaan tertentu yang masih harus diselesaikan di Pasar Pagi maupun Teras Samarinda. Ia juga tidak menyampaikan besaran anggaran tambahan yang diperlukan untuk kedua kawasan tersebut.
Dengan demikian, penekanannya lebih diarahkan pada pentingnya penyelesaian dan pemanfaatan program pembangunan, bukan pada penetapan kebutuhan anggaran baru.
Bagi Samarinda, optimalisasi Pasar Pagi dan Teras Samarinda memiliki arti penting karena keduanya berada dalam kawasan yang berkaitan erat dengan kegiatan perdagangan, ruang publik, dan identitas kota tepian Sungai Mahakam.
Viktor berharap pemerintah daerah dapat memastikan kedua kawasan tersebut memberikan manfaat berkelanjutan. Penuntasan pembangunan dan pengelolaan yang tepat menjadi kunci agar investasi pemerintah tidak hanya menghasilkan fasilitas fisik, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (ADV/DPRD/Samarinda).