SAMARINDA – Pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Samarinda menjadi perhatian DPRD setelah Pemerintah Kota menemukan sekitar seribu kendaraan yang terdeteksi mengisi Pertalite berulang kali dalam sehari.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai temuan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Menurutnya, persoalan distribusi Pertalite tidak cukup diselesaikan hanya dengan membahas ketersediaan kuota. Pengawasan di lapangan juga perlu diperkuat agar mekanisme penyaluran dapat berjalan lebih efektif.
“Saya selalu menyampaikan bahwa mungkin tidak hanya menitikberatkan pada kuota saja yang tidak cukup, tetapi bagaimana meningkatkan intensitas pengawasan,” ujar Deni di Samarinda, Rabu (14/10/2026).
Ia menyoroti penggunaan sistem barcode dalam pembelian Pertalite. Sistem tersebut semestinya membantu mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi, sehingga dugaan pengisian berulang perlu ditelusuri untuk mengetahui bagaimana hal itu dapat terjadi.
“Kenapa dengan barcode yang ada itu bisa mengisi sampai berkali-kali? Harusnya tidak bisa terjadi. Nah, itu kuncinya pengawasan,” tegasnya.
Deni mengatakan, evaluasi perlu mencakup penerapan sistem barcode, pengaturan pembelian, serta pengawasan oleh petugas SPBU. Dengan pemeriksaan menyeluruh, pihak terkait dapat mengetahui apakah terdapat kelemahan dalam sistem atau pelaksanaan pengawasan di lapangan.
Ia juga menilai antrean panjang yang berulang di sejumlah SPBU perlu ditelusuri penyebabnya. Kondisi tersebut bisa berkaitan dengan persoalan kuota, pasokan, maupun tata kelola distribusi yang perlu dikaji berdasarkan data.
Menurut Deni, kejelasan mekanisme pengawasan penting agar BBM bersubsidi tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses masyarakat yang berhak.
Komisi III DPRD Samarinda berencana meminta penjelasan dari Pertamina wilayah Kalimantan Timur, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta pengelola SPBU untuk membahas persoalan tersebut.
Melalui evaluasi itu, DPRD berharap pengawasan distribusi Pertalite dapat diperbaiki sehingga potensi penyalahgunaan bisa dicegah dan penyaluran BBM bersubsidi menjadi lebih tepat sasaran. (ADV/DPRD/Samarinda).