Kutim – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Joni, menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutim dalam menyelesaikan permasalahan blang spot secara bertahap.
Pernyataan ini disampaikan saat Joni menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2024 di Halaman Kantor Bupati Kutim belum lama ini.
Menurut Joni, pemerintah daerah tengah berupaya giat untuk mengatasi blang spot, terutama di lokasi-lokasi sekolah yang masih belum terjangkau oleh sinyal telepon.
“Kami optimistis bahwa tahun ini hingga tahun 2025, masalah blang spot di sekolah pedalaman dapat teratasi,” tegas Joni usai mengikuti Upacara Hardiknas di Kantor Sekretariat Pemerintah Kutim.
Joni menjelaskan bahwa DPRD Kutim siap mendukung program pemerintah dalam mengatasi blang spot dengan mengalokasikan anggaran yang diperlukan.
“Kami siap menganggarkan dana sesuai dengan program pemerintah untuk mengatasi blang spot ini,” jelasnya.
Meskipun demikian, Joni mengakui bahwa proses ini memerlukan waktu dan tidak bisa dilakukan secara serentak.
“Program ini bertahap. Jadi tidak bisa dikerjakan sekaligus. Tapi, diharapkan, tahun ini dikerjakan, termasuk tahun depan, maka program ini bisa selesai,” tuturnya.
Joni menyadari bahwa program Merdeka Belajar membutuhkan akses internet yang memadai. Namun, dia menekankan bahwa pemerintah telah melakukan upaya bertahap untuk mengatasi masalah ini, terutama di daerah pelosok.
“Pemerintah sudah berbuat, diharapkan tahun 2025 ini sudah bisa diatasi,” imbuh Joni.
Terakhir, Ia mengimbau masyarakat untuk bersabar dan mendukung upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan blang spot di Kutim.
Dengan kerja sama antara DPRD Kutim dan Pemerintah Kabupaten Kutim, diharapkan masalah ini dapat terselesaikan secara efektif demi mendukung kemajuan pendidikan di daerah.