Kutim – Kerukunan tidak cukup hanya dijaga saat situasi sedang tenang, tetapi harus dirawat sebelum benih persoalan tumbuh menjadi konflik. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mendorong Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk terus memperkuat langkah pencegahan dan komunikasi antargolongan demi mempertahankan keamanan serta kedamaian di daerah.
Hal itu disampaikan Jimmi ketika menghadiri rapat koordinasi FKUB Kabupaten Kutai Timur di Hotel Royal Victoria, Sangatta Utara, Kamis (27/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan bahwa FKUB mempunyai posisi penting sebagai ruang komunikasi yang dapat menjembatani berbagai kelompok masyarakat, khususnya ketika muncul isu atau persoalan yang berpotensi mengganggu keharmonisan kehidupan sosial.
Menurut Jimmi, menjaga perdamaian merupakan kepentingan bersama yang membutuhkan dukungan lintas sektor. Lembaga politik, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat harus berada pada tujuan yang sama agar berbagai potensi gangguan dapat diredam sejak awal sebelum berkembang menjadi persoalan lebih besar.
“Kita sebenarnya saling mendukung ya karena tujuan politik kan perdamaian. Untuk perannya FKUB itu memang harus dikasih dukungan penuh karena menjaga, menjadi bagian untuk sama-sama menjaga keamanan dan perdamaian di daerah itu. Saya kira ini yang harus disupport,” kata Jimmi.
Ia menjelaskan, pola pencegahan harus lebih dikedepankan dibanding hanya mengambil langkah setelah konflik terjadi. Karena itu, berbagai kemungkinan gesekan yang muncul di tengah masyarakat perlu dipetakan dan diantisipasi secara dini. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menghindari kerugian yang dapat dirasakan masyarakat secara luas maupun kelompok tertentu.
“Seperti tadi yang disampaikan Pak Upwati, tantangan itu yang harus diantisipasi, kemungkinan-kemungkinan terjadinya mesti diredam dan dihindari supaya bisa tidak terjadi, sehingga merugikan orang lain, maupun semua pihak, maupun golongan tertentu. Nah itu upaya kita sampai sedini mungkin mencegah tidak terjadi,” ujarnya.
Jimmi menilai upaya pencegahan gangguan keharmonisan tidak dapat dibebankan hanya kepada FKUB. Dukungan pemerintah daerah serta lembaga legislatif tetap dibutuhkan agar forum tersebut dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Terlebih Kutai Timur memiliki masyarakat dengan latar belakang yang beragam sehingga ruang dialog dan komunikasi harus terus dipelihara.
Selain persoalan kerukunan, Jimmi juga menyinggung dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan dan peningkatan rumah ibadah. Menurutnya, pada periode ketika kapasitas anggaran daerah masih lebih besar, pembangunan fasilitas keagamaan mendapat perhatian cukup signifikan.
“Ya benar, terakhir memang di semasa anggaran masih besar memang pembangunan juga cukup banyak untuk rumah-rumah ibadah. Nanti kita melihat situasi APBD saja seperti apa, tapi peran utama salah satunya peningkatan rumah ibadah,” kata Jimmi.
Ia menyebut dukungan terhadap rumah ibadah tetap perlu mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meski demikian, peningkatan kualitas sarana ibadah tetap menjadi salah satu kebutuhan yang dapat diperhatikan, terutama apabila terdapat usulan langsung dari masyarakat.
“Peran utama salah satunya peningkatan rumah ibadah. Peningkatan kualitas, kalau ada usulan-usulan masyarakat kan itu kuantitas juga,” ujarnya.
Bagi Jimmi, pembangunan rumah ibadah tidak hanya berkaitan dengan bertambahnya jumlah fasilitas, tetapi juga menyangkut kualitas sarana yang menunjang kegiatan keagamaan masyarakat. Karena itu, setiap usulan yang masuk perlu dilihat berdasarkan kebutuhan dan kondisi fiskal daerah agar dukungan yang diberikan dapat berjalan proporsional.
Rapat koordinasi FKUB tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi antara pemangku kepentingan di Kutai Timur. Pertemuan semacam ini diharapkan dapat menghasilkan langkah antisipatif yang lebih terarah, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang berpotensi memengaruhi hubungan antarumat beragama.
Dengan penguatan peran FKUB, dukungan lintas lembaga, serta komitmen menjaga ruang komunikasi, Jimmi berharap suasana damai dan harmonis di Kutai Timur terus terpelihara. Pencegahan konflik sejak dini dinilai menjadi langkah paling efektif agar keberagaman tetap menjadi kekuatan dalam mendukung stabilitas dan pembangunan daerah.