Sangatta – Dalam Rapat Paripurna Ke-XX Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2024/2025, Jumat (22/11/2024), Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Hasna, menyampaikan pandangan umum fraksinya terkait Nota Penjelasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam forum tersebut, Hasna mengapresiasi pemerintah daerah atas penyampaian rancangan tersebut tepat waktu, meskipun tahapan pembahasan dinilai sangat terbatas.
Proyeksi APBD 2025
Dalam pemaparan awalnya, Hasna mengungkapkan bahwa Rancangan APBD 2025 telah menggambarkan proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut:
- Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp11,151 triliun, terdiri atas:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp358,388 miliar
- Pendapatan Transfer: Rp10,245 triliun
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp547,798 miliar
- Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp11,136 triliun, mencakup:
- Belanja Operasi: Rp5,603 triliun
- Belanja Modal: Rp4,321 triliun
- Belanja Tidak Terduga: Rp20 miliar
- Belanja Transfer: Rp1,191 triliun
- Pembiayaan Daerah diproyeksikan tanpa penerimaan pembiayaan, namun terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp15 miliar.
“Meskipun nilai total APBD 2025 ini mencerminkan penurunan dibandingkan APBD 2024, yang mencapai Rp13,066 triliun untuk pendapatan dan Rp14,801 triliun untuk belanja, Fraksi Golkar mengapresiasi kenaikan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp66 miliar dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Hasna.
Catatan dan Masukan Fraksi Golkar
Hasna menyampaikan sejumlah catatan penting yang menjadi perhatian Fraksi Golkar terkait rancangan tersebut:
- Pendapatan Asli Daerah
Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas peningkatan target PAD menjadi Rp358,388 miliar, yang mencerminkan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam sektor pajak dan retribusi. - Anggaran Pendidikan
Mengacu pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, Fraksi Golkar mengingatkan pentingnya alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah. Hasna menegaskan, alokasi ini tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai komitmen untuk mendukung tujuan pendidikan nasional menuju Indonesia Emas 2045. - Belanja Modal Infrastruktur
Target belanja modal sebesar Rp4,321 triliun atau 40% dari total belanja daerah mendapat apresiasi Fraksi Golkar. Pemenuhan alokasi ini dinilai sudah sesuai dengan pedoman Permendagri terkait penyusunan APBD 2025, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar. - Kelengkapan dan Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan APBD
Fraksi Golkar mencatat bahwa pemerintah daerah perlu memperhatikan ketepatan waktu dalam penyampaian dokumen rancangan APBD kepada DPRD, sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019. Hasna mengusulkan agar penyampaian dilakukan lebih awal pada masa mendatang untuk memungkinkan pembahasan yang lebih optimal dan komprehensif. - Penyertaan Modal Daerah untuk BUMD
Fraksi Golkar menekankan pentingnya tata kelola keuangan dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. - Alokasi Belanja Operasi
Dengan alokasi sebesar Rp5,603 triliun, Fraksi Golkar meminta agar belanja operasi diarahkan pada program-program prioritas, seperti pengentasan stunting, peningkatan gizi masyarakat, pengurangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). - Dukungan terhadap Rancangan APBD
Fraksi Golkar menyatakan dukungannya terhadap percepatan pembahasan dan persetujuan R-APBD 2025 sesuai ketentuan yang berlaku, dengan harapan implementasinya dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Tanggapan atas Penurunan Pendapatan dan Belanja
Dalam pandangan umum ini, Hasna juga menyoroti adanya penurunan pendapatan dan belanja daerah pada Rancangan APBD 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Fraksi Golkar mengingatkan pemerintah daerah untuk terus berupaya mencari peluang pendapatan alternatif dan memperkuat basis PAD guna menjaga stabilitas anggaran.
Sebagai penutup, Hasna menyampaikan harapan agar catatan dan masukan dari Fraksi Golkar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan APBD 2025. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD untuk mewujudkan anggaran yang lebih responsif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Demikianlah pandangan umum Fraksi Golkar terhadap Nota Penjelasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025. Kami berharap masukan ini dapat menjadi referensi yang konstruktif dalam proses pembahasan anggaran ini,” tutup Hasna.