Kutim – Suara masyarakat yang dihimpun melalui reses DPRD Kutai Timur (Kutim) kembali memperlihatkan pekerjaan rumah pembangunan daerah. Infrastruktur hingga penguatan ekonomi warga menjadi dua kebutuhan yang paling banyak muncul, layaknya dua sisi mata uang yang sama-sama menentukan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengungkapkan aspirasi tersebut setelah Rapat Paripurna ke-29 DPRD Kutim dengan agenda Penyampaian Pelaporan Hasil Reses Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur di Kantor DPRD Kutim, Senin (7/9/2026). Menurutnya, berbagai usulan yang dihimpun para anggota legislatif berasal langsung dari masyarakat di berbagai wilayah sehingga perlu memperoleh perhatian dalam penyusunan prioritas pembangunan pemerintah daerah.
“Silakan kepada kepala daerah untuk dilaksanakan. Prioritasnya ada di pemerintah daerah. Pada dasarnya secara keseluruhan itu menggambarkan kebutuhan masyarakat dan besar harapan kita untuk bisa diwujudkan pemerintah daerah,” kata Jimmi.
Ia menjelaskan, pembangunan dan peningkatan infrastruktur masih menjadi salah satu aspirasi yang dominan disampaikan warga. Namun, kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik. Banyak warga juga menginginkan dukungan yang dapat memperkuat aktivitas ekonomi dan meningkatkan produktivitas keluarga.
Bentuk aspirasi ekonomi tersebut cukup beragam. Warga antara lain mengusulkan bantuan permodalan usaha, penyediaan perlengkapan untuk mendukung pekerjaan sehari-hari, sarana produksi pertanian, hingga peralatan yang dibutuhkan masyarakat pesisir dan nelayan. Menurut Jimmi, dukungan semacam itu penting karena memiliki hubungan langsung dengan kemampuan warga meningkatkan pendapatan.
“Ada permintaan bantuan modal dan sebagainya, bantuan peralatan untuk pekerjaan sehari-hari. Ada yang meminta bantuan kapal untuk nelayan, alat pertanian dan lain-lain. Itu perlu mendapat perhatian,” ujarnya.
Jimmi menyebut jumlah aspirasi yang terkumpul selama masa reses tidak mudah dihitung hanya berdasarkan jumlah usulan. Kebutuhan yang disampaikan warga tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik berbeda-beda. Sejumlah aspirasi bahkan sebelumnya telah disampaikan melalui pengurus RT maupun masuk melalui mekanisme perencanaan pembangunan lainnya.
Karena itu, ia mendorong agar berbagai jalur penyampaian aspirasi tersebut dapat disatukan dan diselaraskan. Sinkronisasi dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih program sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat dapat masuk ke dalam perencanaan pembangunan Kutai Timur secara terpadu.
Dalam proses merealisasikan kebutuhan masyarakat, Jimmi menilai pemerintah daerah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keterbatasan ruang fiskal membuat dukungan dari berbagai sumber pembiayaan perlu terus diperkuat, termasuk pemerintah pusat, kementerian, dunia usaha serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Peran serta pemerintah pusat termasuk kementerian, dari swasta dan dari pendapatan kita sendiri, PAD kita sendiri, mungkin harus lebih dimaksimalkan dan disinkronkan,” jelasnya.
Upaya memperkuat perekonomian masyarakat juga dinilai mempunyai hubungan dengan peningkatan penerimaan daerah. Ketika kegiatan produktif warga tumbuh, perputaran ekonomi akan semakin besar dan berpotensi memberikan kontribusi terhadap PAD. Karena itu, program pemberdayaan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai bantuan jangka pendek, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
Meski demikian, Jimmi mengakui kemampuan pemerintah merealisasikan hasil reses sangat bergantung pada kondisi fiskal. Kebijakan anggaran dari pemerintah pusat, situasi perekonomian nasional, hingga dinamika ekonomi global dapat memengaruhi penerimaan dan belanja daerah. Kondisi tersebut menyebabkan rencana pembangunan yang telah disusun masih berhadapan dengan berbagai kemungkinan penyesuaian.
“APBD yang sudah diketuk itu pun masih merupakan asumsi. Asumsi ini dilatarbelakangi beberapa faktor, terutama faktor global, faktor nasional dan sebagainya,” katanya.
Menurut Jimmi, tekanan terhadap kemampuan anggaran cukup terasa pada 2026. Keterbatasan dana yang diterima daerah membuat sejumlah program harus mengalami penyesuaian. Situasi itu juga berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah menjaga keberlanjutan sejumlah kegiatan pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan.
“Buktinya tahun ini kelihatannya tidak ada kegiatan yang bisa berjalan karena kurang salur. Kita harus memotong dana RT, memotong multiyears dan sebagainya,” ujarnya.
Kendati ruang anggaran menghadapi tekanan, Jimmi memastikan DPRD Kutai Timur akan tetap mendorong pemenuhan kebutuhan fiskal daerah. Perjuangan memperoleh dukungan anggaran, termasuk sumber pembiayaan dari pemerintah pusat, menurutnya harus terus dilakukan agar pembangunan daerah tidak kehilangan momentum.
“Perjuangan tanpa henti, tanpa lelah tetap harus dilaksanakan dan terus didorong, karena itu merupakan hak kita secara konstitusional,” tegasnya.
DPRD Kutim berharap kondisi keuangan daerah hingga akhir 2026 dapat semakin membaik. Dengan ruang fiskal yang lebih kuat, aspirasi warga hasil reses, program pembangunan pemerintah daerah serta pokok-pokok pikiran DPRD diharapkan dapat kembali memperoleh porsi dalam kebijakan pembangunan. Sinkronisasi sumber anggaran dan prioritas program menjadi kunci agar kebutuhan infrastruktur serta penguatan ekonomi yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebagai daftar aspirasi, melainkan dapat diwujudkan secara bertahap.