Sangatta – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, menegaskan bahwa Pelabuhan Kenyamukan tetap menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah meskipun mengalami penundaan operasional. Pernyataan ini disampaikan dalam acara buka puasa bersama (bukber) yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kutim di Cafe Kopikai, Ahad (9/3/2025) sore.
Menurut Mahyunadi, operasional pelabuhan yang semula direncanakan pada 2025 harus diundur ke awal 2026 akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen untuk melengkapi fasilitas pelabuhan, termasuk penambahan dermaga untuk mendukung bongkar muat batu dan material lainnya.
“Kami ingin Pelabuhan Kenyamukan memiliki dermaga agar bisa digunakan untuk bongkar muat batu dan material lain. Ini akan menjadi solusi bagi para kontraktor yang sering kesulitan mendapatkan material, terutama saat musim proyek,” jelas Mahyunadi.
Ia berharap, pada 2027-2028 pelabuhan ini dapat beroperasi sepenuhnya, sehingga mampu meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi material di Kutim, serta mempercepat pembangunan daerah.
Selain infrastruktur, Mahyunadi juga membahas permasalahan utang Pemkab Kutim kepada kontraktor yang belum terbayarkan sejak 2024. Ia menargetkan penyelesaian utang ini sebelum Idulfitri 2025.
“Kami prioritaskan pembayaran utang dulu. Kami upayakan sebelum Lebaran, Pemkab Kutim bisa melunasi utang kepada kontraktor,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa 50 program prioritas yang dijanjikan saat kampanye akan tetap dijalankan. Sebelum itu, pemerintah berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek-proyek yang tidak sesuai spesifikasi teknis guna memastikan kualitas pembangunan.
Mahyunadi menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, agar program pembangunan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kutai Timur.