SANGATTA – Rumah tak layak huni dan jarak kelahiran anak yang terlalu dekat menjadi dua faktor utama yang menyebabkan sejumlah keluarga di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), masuk dalam kategori Keluarga Berisiko Stunting. Hal ini terungkap setelah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kutim melakukan kunjungan kerja ke daerah tersebut dalam rangka program “Stop Stunting,” Jumat (7/2/2025).
Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Achmad Junaidi, selaku Sekretaris TPPS Kutim. Turut serta dalam rombongan adalah Camat Sangatta Selatan Abbas, TP-PKK, BAZNAS Kutim, Dinas Kesehatan, serta sejumlah perangkat daerah lainnya. Kunjungan ini difokuskan ke Desa Sangatta Selatan dan Singa Geweh, yang tercatat memiliki angka risiko stunting cukup tinggi.
Identifikasi dan Evaluasi Keluarga Berisiko Stunting
Dalam kunjungan tersebut, Achmad Junaidi menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap data keluarga berisiko stunting di wilayah Kutai Timur, termasuk di Kecamatan Sangatta Selatan. Dari total 589 keluarga yang telah terdata, sebagian di antaranya menunjukkan perbaikan kondisi setelah mendapat pendampingan dan bantuan dari pemerintah daerah.
“Setelah turun ke lapangan, kami menemukan bahwa ada keluarga yang sebelumnya masuk dalam kategori berisiko stunting, tetapi sekarang kondisinya telah membaik,” ujar Junaidi.
Namun, tidak semua keluarga bisa langsung keluar dari kategori berisiko. Beberapa di antaranya masih menghadapi tantangan signifikan, terutama karena faktor jarak kelahiran anak yang terlalu dekat dan kondisi rumah yang tidak layak huni.
“Dua faktor ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Jika jarak kelahiran terlalu dekat, asupan gizi dan perhatian orang tua bisa terbagi. Sementara itu, rumah yang tidak layak huni juga berdampak pada kebersihan dan kesehatan anak,” tegasnya.
Peran Tim Pendamping dan Upaya Pencegahan
Dalam kesempatan yang sama, Achmad Junaidi menekankan pentingnya peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam mengedukasi serta mendampingi keluarga berisiko stunting.
“Mereka harus lebih proaktif, tidak hanya menunggu masyarakat datang ke posyandu, tetapi juga menjemput bola dan memastikan setiap keluarga mendapat pendampingan yang optimal,” katanya.
Senada dengan Junaidi, Camat Sangatta Selatan, Abbas, mengungkapkan bahwa masalah utama di wilayahnya bukanlah kasus stunting yang tinggi, melainkan jarak kelahiran anak yang terlalu dekat.
“Kalau kita lihat, anak-anaknya bukan stunting, tetapi jarak kelahiran yang perlu diatur agar tumbuh kembangnya lebih optimal,” ungkap Abbas.
Sebagai langkah konkret, Abbas menyebutkan bahwa salah satu ibu di wilayah tersebut telah bersedia melakukan sterilisasi sebagai upaya mencegah kehamilan berulang dalam waktu dekat.
Selain itu, Tim Pendamping Keluarga juga akan terus melakukan pendekatan dan edukasi kepada keluarga lainnya agar mereka memahami pentingnya pengaturan jarak kelahiran serta pola asuh yang baik.
Masalah Rumah Tak Layak Huni dan Solusi dari Pemerintah
Selain persoalan jarak kelahiran, Abbas juga menyoroti masih adanya warga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Dalam upaya membantu mereka, pihak kecamatan berkoordinasi dengan BAZNAS dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) untuk memberikan bantuan pembangunan rumah yang lebih layak.
Namun, Abbas menegaskan bahwa bantuan pembangunan rumah hanya bisa diberikan kepada keluarga yang memiliki lahan sendiri. Salah satu warga yang menjadi perhatian telah mendapatkan lahan dari orang tuanya di daerah Sangatta Utara, tepatnya di Jalan Abdullah Gang Asmawati.
“Kami akan membantu proses administrasi pertanahan agar pembangunan rumah layak huni bisa segera direalisasikan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi program Bupati Kutai Timur yang telah meluncurkan pembangunan 1.000 rumah layak huni, yang diharapkan dapat berlanjut hingga tahun 2025 dan seterusnya.
“Program ini sangat baik dan tentunya perlu dilakukan secara bertahap agar permasalahan kemiskinan dan stunting di Kutai Timur bisa kita tekan seminimal mungkin,” tegas Abbas.
Sosialisasi Program dan Bantuan bagi Keluarga Berisiko Stunting
Selain melakukan kunjungan lapangan, tim juga mengadakan kegiatan sosialisasi terkait 50 program irisan unggulan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk penanganan stunting. Kegiatan ini juga melibatkan analisis data By Name By Address (BNBA) guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, BAZNAS Kutim turut memberikan bantuan berupa paket makanan bergizi kepada keluarga yang teridentifikasi membutuhkan. Penyerahan bantuan dilakukan di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Camat Sangatta Selatan.
Dengan berbagai langkah yang telah diambil, pemerintah daerah optimistis angka risiko stunting di Kecamatan Sangatta Selatan dapat terus ditekan. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, serta dukungan dari warga diharapkan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan bebas dari ancaman stunting.