Samarinda – Di balik pertumbuhan kota yang terus bergerak, persoalan pengangguran masih menjadi bayangan yang harus diselesaikan. Komisi 4 DPRD Samarinda meminta Dinas Tenaga Kerja melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ketenagakerjaan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Harminsyah dari Komisi 4 DPRD Samarinda mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Disnaker untuk membahas perkembangan program tahun 2026 serta rencana penggunaan anggaran dan kegiatan pada 2027.
Ia menilai, pemerintah perlu melihat kembali efektivitas program yang telah berjalan karena angka pengangguran di Samarinda masih menunjukkan tren yang perlu mendapat perhatian.
“Kenapa pengangguran di Samarinda terus bertambah secara persentase menjadi catatan bagi Disnaker ke depan. Program yang dibuat harus benar-benar membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan,” jelasnya.
Harminsyah menyebut, solusi pengurangan pengangguran tidak bisa hanya mengandalkan satu program. Diperlukan kombinasi antara penyediaan informasi lowongan kerja, peningkatan keterampilan, hingga sertifikasi tenaga kerja.
Menurutnya, pelatihan kerja harus diarahkan sesuai kebutuhan industri sehingga masyarakat yang mengikuti pelatihan memiliki kemampuan yang relevan dengan permintaan pasar kerja.
Ia juga meminta Disnaker memperkuat koordinasi dengan perusahaan. Langkah tersebut penting agar pemerintah mengetahui sektor mana yang membutuhkan tenaga kerja dan dapat menyiapkan calon pekerja melalui program yang tepat.
Selain itu, DPRD mendorong pelaksanaan job fair menjadi agenda rutin dengan frekuensi lebih banyak. Kegiatan tersebut dinilai mampu menjadi ruang pertemuan langsung antara pencari kerja dan perusahaan.
Harminsyah berharap perencanaan program 2027 tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Dengan evaluasi dan perbaikan program, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja serta menurunkan angka pengangguran di Samarinda.(ADV).