Kutim – Bonus demografi dapat menjadi “jembatan emas” menuju kemajuan, tetapi juga berpotensi berubah menjadi beban apabila generasi muda tidak dipersiapkan sejak dini. Atas dasar itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kutai Timur bersama Pemerintah Kecamatan Bengalon menggelar sosialisasi sekaligus pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan bagi SD/MI dan SMP/MTs di wilayah tersebut.
Kegiatan berlangsung di ruang pertemuan Kantor Camat Bengalon pada Rabu (5/8/2026) pagi. Sosialisasi mengangkat tema “Mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui generasi berkualitas, berkarakter dan berdaya saing” dengan melibatkan perwakilan seluruh sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, dan madrasah tsanawiyah se-Kecamatan Bengalon.
Acara tersebut juga dihadiri Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Tristiningsih, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, serta sejumlah narasumber yang memberikan pemahaman mengenai penerapan pendidikan kependudukan di lingkungan sekolah. Kehadiran para pemangku kepentingan itu menunjukkan bahwa pembentukan generasi berkualitas membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
Yulianto dari Kemendukbangga RI Perwakilan Kalimantan Timur menyampaikan materi tentang penerapan pendidikan kependudukan dalam Sekolah Siaga Kependudukan. Sementara itu, Karisya Humaira menjelaskan kebijakan dan strategi kerja sama untuk memperkuat program pendidikan kependudukan.
Peserta juga memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan SSK dari Kuncoro, perwakilan SMAN 1 Sangatta Selatan. Ia membagikan pengalaman dan praktik baik yang telah diterapkan di sekolahnya, sehingga dapat menjadi bahan rujukan bagi satuan pendidikan di Bengalon dalam menyusun program sesuai kebutuhan masing-masing.
Pelaksana Harian DPPKB Kutim, Yuriansyah T, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kecamatan Bengalon karena telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan. Ia menilai Sekolah Siaga Kependudukan merupakan program penting untuk menghadapi kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif.
“Kondisi ini merupakan peluang besar bagi pembangunan apabila dapat disiapkan dengan baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Namun, bonus demografi juga dapat menjadi tantangan apabila tidak diimbangi dengan kesiapan generasi muda yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, dan kemampuan merencanakan masa depan,” ujar Yuriansyah yang juga menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
Menurut Yuriansyah, besarnya penduduk usia produktif tidak secara otomatis memberikan keuntungan bagi daerah maupun negara. Peluang tersebut harus ditopang dengan pendidikan berkualitas, kesehatan yang baik, penguatan karakter, serta kemampuan generasi muda dalam mengambil keputusan secara bertanggung jawab.
Sekolah Siaga Kependudukan menjadi salah satu sarana untuk mengenalkan berbagai persoalan kependudukan kepada peserta didik. Materi mengenai kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga dapat dipadukan ke dalam pelajaran maupun kegiatan sekolah tanpa harus membentuk mata pelajaran baru.
Melalui pendekatan tersebut, siswa diharapkan memahami hubungan antara pendidikan, kesehatan, lingkungan, keluarga, dan masa depan. Mereka juga didorong untuk memiliki kesadaran dalam merencanakan kehidupan, menjaga kesehatan, menyelesaikan pendidikan, dan menghindari perilaku yang dapat menghambat masa depan.
Yuriansyah menegaskan pelaksanaan program SSK tidak dapat dilakukan DPPKB secara mandiri. Dukungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, pemerintah kecamatan, pihak sekolah, tenaga pendidik, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya sangat dibutuhkan agar program berjalan berkesinambungan.
Pelaksana Harian Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Bengalon, Marnawati, berharap sosialisasi tersebut mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai Sekolah Siaga Kependudukan, program keluarga berencana, dan berbagai persoalan penduduk yang dihadapi masyarakat.
“Guru juga didorong untuk mampu mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam pembelajaran, sekaligus menjadi agen perubahan dalam mencetak generasi muda yang berkualitas, sehat, dan sadar kependudukan,” ujar Marnawati.
Ia menilai guru memegang peran strategis karena berhubungan langsung dengan peserta didik dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter. Penyampaian materi kependudukan dapat dilakukan secara kreatif melalui diskusi, proyek sekolah, kegiatan literasi, maupun contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa.
Pembentukan SSK di Bengalon diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi. Setiap sekolah peserta didorong untuk menyusun langkah nyata, mengembangkan materi pembelajaran, dan membangun lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuhnya kesadaran kependudukan.
Sekolah-sekolah di Bengalon juga diharapkan mampu menjadi percontohan bagi satuan pendidikan lain di Kutai Timur. Dengan dukungan yang konsisten, SSK dapat berkembang menjadi gerakan pendidikan yang membekali pelajar dengan pengetahuan, karakter, dan keterampilan hidup.
Kolaborasi pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat menjadi kunci agar bonus demografi benar-benar menghasilkan manfaat pembangunan. Dari ruang kelas di Bengalon, langkah menyiapkan generasi sehat, berkualitas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045 mulai diperkuat.