Sangatta – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat langkah strategis untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui proyek inovatif Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (SITISEK). Kini, program tersebut dilengkapi dengan roadmap atau peta jalan yang disusun terstruktur untuk mendukung penurunan angka ATS secara terukur dan berkelanjutan.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menyebut bahwa roadmap SITISEK dirancang sebagai panduan jangka panjang berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. “Setiap tahapan memiliki target jelas dan terukur, yang diselaraskan dengan RPJPD Kutai Timur 2025–2045,” ujar Mulyono di Hotel Royal Victoria Sangtta, Jumat (21/11/2025).
Dalam roadmap tersebut, sejumlah kegiatan utama disusun untuk menjawab akar persoalan ATS, mulai dari aspek data, ekonomi, infrastruktur, hingga sosial budaya.
Langkah pertama dimulai dengan verifikasi dan validasi data Anak Tidak Sekolah secara by name by address (BNBA). Pendataan ini melibatkan Pokja 2 TP PKK, perangkat desa dan RT, dengan dukungan teknologi digital agar hasilnya akurat dan efisien.
Berikutnya, Disdikbud membentuk Tim Penanganan Anak Berisiko Tidak Sekolah yang terdiri dari unsur pimpinan daerah seperti Bupati, Wakil Bupati, Ketua TP PKK, Bunda PAUD, serta mitra-mitra sektor pendidikan dan OPD lintas bidang.
Tahap berikutnya adalah penyusunan Master Plan dan Rencana Aksi berbasis data BNBA. Dokumen ini memetakan permasalahan di berbagai wilayah: pedalaman, pesisir, perkebunan, dan pertambangan. Solusi teknis seperti sekolah terbuka, beasiswa transportasi, dan kampanye budaya pun dirancang untuk menjawab tantangan tersebut.
“Beasiswa seragam, transportasi, dan pendirian kelas jauh adalah bagian dari program prioritas untuk meringankan beban keluarga miskin dan memperluas akses pendidikan,” jelas Mulyono.
Upaya ini juga dibarengi dengan monitoring dan evaluasi berkelanjutan guna mengukur capaian, termasuk penurunan ATS, peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), serta kontribusinya terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sektor pendidikan.
Tak kalah penting, Disdikbud juga mengoptimalkan layanan jemput bola melalui program CAP JEMPOL. Program ini memberdayakan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF), seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), untuk menjangkau anak-anak yang terputus dari sistem pendidikan formal.
Dengan roadmap SITISEK yang komprehensif ini, Kutai Timur berharap tidak hanya menurunkan angka ATS secara drastis, tetapi juga membangun sistem pendidikan inklusif yang menjangkau seluruh wilayah hingga pelosok. (ADV).