SAMARINDA – Rehabilitasi penerangan Jembatan Ahmad Amin di Samarinda menelan anggaran sekitar Rp949 juta.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengingatkan agar fasilitas yang telah diperbaiki dijaga maksimal sehingga anggaran daerah tidak kembali terserap untuk menangani kerusakan serupa.
Menurut Deni, pemulihan penerangan jembatan harus diikuti langkah pencegahan yang serius. Ia tidak ingin pemerintah kembali mengeluarkan biaya besar akibat pencurian kabel atau kerusakan fasilitas yang sebenarnya dapat diantisipasi melalui pengawasan.
“Poin utama adalah menjaga. Jangan sampai kejadian berulang,” tegasnya, di Samarinda, Senin (12/10/2026).
Deni mengatakan, anggaran rehabilitasi seharusnya memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karena itu, setelah pekerjaan selesai, pemerintah perlu memastikan fasilitas penerangan tetap berfungsi dan terlindungi dari tindakan yang merugikan aset daerah.
Ia juga mendorong Dinas Perhubungan Samarinda meningkatkan pengawasan di sekitar jembatan. Salah satu upaya yang dinilai perlu dipertimbangkan ialah memperbanyak kamera pengawas atau CCTV di titik-titik strategis untuk membantu memantau kondisi fasilitas.
Selain itu, keterlibatan masyarakat dinilai penting dalam mencegah pencurian. Deni mengajak warga segera melaporkan apabila melihat aktivitas mencurigakan di sepanjang jembatan, terutama yang berpotensi menyebabkan kerusakan atau hilangnya kabel penerangan.
Menurutnya, anggaran yang digunakan untuk memperbaiki kerusakan berulang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan lainnya. Karena itu, pengawasan dan pemeliharaan harus menjadi bagian penting setelah rehabilitasi dilakukan.
Berdasarkan informasi proyek, rehabilitasi Jembatan Ahmad Amin memiliki masa pelaksanaan 90 hari sejak kontrak ditandatangani pada 31 Agustus 2026. Pekerjaan tersebut mencakup perbaikan 59 tiang dan pemasangan 60 unit lampu. Lampu yang telah terpasang kini mulai menyala.
Deni berharap hasil rehabilitasi dapat dipertahankan melalui pengawasan berkelanjutan. Ia menilai, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh selesainya pekerjaan fisik, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga fasilitas agar tetap berfungsi.
Dengan pengamanan yang lebih baik, ia berharap anggaran daerah dapat digunakan secara lebih efisien dan tidak terus berulang untuk memperbaiki persoalan yang sama. (ADV/DPRD/Samarinda).