Sangatta – Kutai Timur (Kutim) dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam dengan banyak perusahaan besar yang beroperasi di wilayah ini. Namun, di tengah potensi ekonomi tersebut, masyarakat lokal, khususnya anak muda, masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, bahkan di perusahaan yang beroperasi di daerah mereka.
Anggota DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, memberikan perhatian khusus terhadap isu ini. Dalam wawancara dengan media, ia menyoroti dua permasalahan utama yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal: sulitnya akses kerja bagi putra daerah dan pengelolaan dana pensiun bagi mantan karyawan perusahaan besar seperti PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Kesulitan Kerja bagi Putra Daerah
Pandi mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi lulusan perguruan tinggi di Kutim adalah sulitnya masuk ke dunia kerja, khususnya di perusahaan besar seperti KPC, meskipun mereka memiliki hubungan langsung dengan karyawan yang bekerja di sana.
“Banyak teman-teman saya yang orang tuanya bekerja di KPC, anaknya sudah lulus kuliah, tapi sulit masuk ke KPC. Kami ingin ada ruang diskusi dengan KPC agar memprioritaskan putra daerah. Kalau secara potensi akademiknya sama, kenapa harus memilih yang dari luar?” tegas Pandi.
Ia menilai bahwa perusahaan yang beroperasi di Kutim, terutama perusahaan besar, memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan perhatian lebih kepada masyarakat lokal. Hal ini dianggap sebagai bentuk kontribusi perusahaan terhadap daerah tempat mereka mengambil sumber daya alam.
Menurut Pandi, kesempatan kerja bagi putra daerah bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang pemberdayaan dan penguatan masyarakat lokal. “Ketika perusahaan mempekerjakan putra daerah, mereka tidak hanya membantu individu, tetapi juga komunitas lokal secara keseluruhan,” tambahnya.
Tantangan Dana Pensiun Mantan Karyawan
Selain isu ketenagakerjaan, Pandi juga menyoroti permasalahan lain yang dihadapi oleh masyarakat lokal, yaitu pengelolaan dana pensiun bagi mantan karyawan perusahaan besar.
Ia menjelaskan bahwa meskipun dana pensiun yang diberikan perusahaan kepada karyawan cukup besar, banyak pensiunan yang kesulitan mengelola dana tersebut setelah masa kerja berakhir.
“Jaminan pensiun perusahaan memang besar, tapi tantangannya adalah bagaimana memaintenance dana tersebut setelah berhenti bekerja. Mereka harus memikirkan biaya hidup, anak yang masih kuliah, atau kebutuhan lainnya, sementara pemasukan sudah tidak ada,” jelasnya.
Pandi mendorong adanya edukasi pengelolaan dana pensiun bagi para pensiunan. Ia mengusulkan agar pemerintah daerah dan perusahaan bekerja sama untuk memberikan pelatihan atau program pengelolaan keuangan kepada para pensiunan.
“Pemerintah juga harus turun tangan, karena para pensiunan ini masih punya tanggungan keluarga yang harus dipenuhi. Hidup mereka tidak berhenti setelah masa kerja selesai,” imbuhnya.
Solusi Sinergi antara Pemerintah dan Perusahaan
Pandi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan besar dalam mengatasi permasalahan ini. Menurutnya, perusahaan memiliki peran besar dalam membantu masyarakat lokal, baik melalui pembukaan lapangan kerja bagi putra daerah maupun melalui dukungan bagi para pensiunan.
Selain itu, ia berharap pemerintah daerah dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam memfasilitasi dialog antara masyarakat dan perusahaan. “Pemerintah harus menjadi jembatan antara masyarakat dan perusahaan. Mereka harus memastikan perusahaan memenuhi tanggung jawab sosial mereka, termasuk memberikan prioritas kerja kepada putra daerah,” kata Pandi.
Harapan untuk Kutai Timur
Pandi optimistis bahwa dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan perusahaan, kesejahteraan masyarakat lokal Kutim dapat ditingkatkan. Ia juga berharap bahwa masyarakat lokal, terutama generasi muda, dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengembangkan potensi diri mereka.
“Ini bukan hanya soal pekerjaan atau pensiun, tetapi juga tentang bagaimana kita memastikan masyarakat Kutim bisa maju dan berkembang di tengah sumber daya yang melimpah di daerah kita,” tutupnya.
Melalui langkah-langkah yang konkret, baik dari sisi pemerintah maupun perusahaan, harapan untuk melihat Kutai Timur yang lebih sejahtera dan berdaya saing tinggi dapat terwujud. Tantangan yang ada saat ini harus dijadikan peluang untuk menciptakan perubahan yang positif bagi masyarakat lokal.
