Sangatta – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kutai Timur menyampaikan pandangan akhir terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Utama Gedung DPRD Kutai Timur pada Selasa (26/11/2024).
Dalam kesempatan ini, Fraksi Demokrat menekankan komitmennya mendukung anggaran berbasis kinerja yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sidang paripurna tersebut dipimpin oleh pimpinan DPRD Kutim, dihadiri anggota dewan, pejabat pemerintah daerah, serta tamu undangan. Juru Bicara Fraksi Demokrat, Yusri Yusuf, memaparkan sejumlah rekomendasi strategis yang ditujukan untuk memperkuat kebijakan anggaran daerah.
Mendorong Anggaran Berbasis Kinerja
Dalam penyampaiannya, Yusri Yusuf menyoroti pentingnya pendekatan anggaran berbasis kinerja (ABK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ia menegaskan bahwa RAPBD harus menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan target pembangunan.
“Tolok ukur keberhasilan anggaran adalah pencapaian target yang telah direncanakan dengan memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien. Dengan demikian, RAPBD dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat,” ujar Yusri.
Dukungan untuk Unit Pelayanan Teknis (UPT)
Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Yusri menjelaskan bahwa UPT memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
“UPT merupakan garda terdepan pemerintah dalam melaksanakan program-program langsung di masyarakat. Dukungan dana operasional yang memadai sangat diperlukan agar UPT dapat bekerja optimal,” jelasnya.
Peningkatan Kualitas SDM
Fraksi Demokrat juga menyoroti pentingnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi pegawai pemerintah. Namun, Yusri mengingatkan agar pemerintah lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan bimbingan teknis (bimtek).
“Kegiatan bimtek harus benar-benar relevan dengan peningkatan kualitas kinerja, bukan sekadar formalitas. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak dan harus menjadi prioritas,” tegas Yusri.
Percepatan Realisasi Anggaran
Dalam pandangan akhir tersebut, Fraksi Demokrat menekankan bahwa realisasi anggaran harus dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Mereka berharap pada Februari 2025, program-program prioritas pemerintah sudah dapat berjalan sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
“Pemerintah harus memastikan seluruh program dan kegiatan dapat dimulai lebih awal agar pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif dan sesuai target,” ungkapnya.
Persetujuan RAPBD 2025
Setelah menyampaikan berbagai rekomendasi, Fraksi Demokrat secara resmi menyatakan dukungan terhadap RAPBD 2025 untuk disahkan menjadi APBD. Dukungan ini diberikan dengan harapan agar anggaran tersebut dapat menjadi alat percepatan pembangunan daerah.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Demokrat menyatakan menyetujui RAPBD 2025 untuk dilanjutkan menjadi APBD. Kami berharap masukan ini menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih baik di masa depan,” ucap Yusri.
Komitmen pada Kesejahteraan Masyarakat
Yusri Yusuf menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa Fraksi Demokrat berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan anggaran yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Ia berharap setiap alokasi dana dalam APBD 2025 benar-benar difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah dalam APBD harus digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan kebijakan yang terarah, visi Kutai Timur Hebat dapat terwujud,” pungkasnya.
Pandangan akhir Fraksi Demokrat mencerminkan komitmen terhadap efektivitas anggaran, percepatan program prioritas, dan peningkatan kualitas SDM. Dukungan ini menjadi sinyal positif untuk pembangunan inklusif dan peningkatan pelayanan di Kutai Timur.