Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, dr. Novel Tyty Paembonan, menyuarakan keprihatinannya terhadap minimnya ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas pemadam kebakaran (Damkar) di wilayah Kutim. Dalam wawancara usai sidang paripurna ke-XVIII di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim Senin (11/11/2024), politisi dari Partai Gerindra ini meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan keselamatan petugas Damkar dengan meningkatkan alokasi anggaran guna memenuhi kebutuhan APD yang memadai.
Melalui interupsinya dalam sidang yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan, dr. Novel menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi petugas Damkar yang bekerja tanpa APD yang memadai. Menurutnya, kekurangan APD tersebut sangat membahayakan keselamatan para petugas yang kerap bekerja di bawah kondisi ekstrem.
“Saya sangat prihatin melihat petugas kita di lapangan yang masih minim APD standar. Mereka menghadapi risiko tinggi tanpa perlindungan yang memadai,” ungkap dr. Novel.
Kondisi yang Memprihatinkan, APD Tidak Sesuai Standar Keselamatan
Dr. Novel mengungkapkan bahwa APD yang digunakan oleh petugas Damkar saat ini belum memenuhi standar keselamatan. Kondisi ini dianggap sangat memprihatinkan mengingat tugas pemadam kebakaran yang penuh risiko, mulai dari bekerja di area yang bersuhu tinggi hingga menghadapi paparan asap dan gas beracun. APD yang tidak memadai membuat petugas rentan terhadap cedera, dan dalam jangka panjang, hal ini bisa berdampak pada kesehatan mereka.
“Saat menangani kebakaran, petugas kita terpapar risiko besar, seperti suhu ekstrem dan asap berbahaya. Jika tidak dilindungi dengan baik, risiko cedera bahkan ancaman kesehatan jangka panjang akan semakin tinggi,” tambah dr. Novel.
Desakan pada Pemerintah Daerah untuk Prioritaskan Anggaran Keselamatan Damkar
Dr. Novel mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Timur, Rizali Hadi, untuk mempertimbangkan pengalokasian anggaran yang lebih memadai bagi kebutuhan APD Damkar. Menurutnya, anggaran yang tepat adalah salah satu cara untuk memastikan keselamatan petugas Damkar, sehingga mereka bisa melaksanakan tugas dengan aman sesuai standar keselamatan yang berlaku.
“Kami berharap Sekda Kutim memberikan perhatian penuh pada alokasi anggaran ini, agar teman-teman di Damkar bisa mendapatkan perlengkapan yang layak. Keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama,” kata dr. Novel.
Ia juga menghimbau agar seluruh anggota DPRD Kutim mendukung penuh usulan peningkatan anggaran ini. Bagi dr. Novel, keselamatan dan perlindungan petugas Damkar sangat penting untuk menciptakan tim yang solid dan efektif dalam menanggulangi kebakaran.
Pentingnya Perhatian terhadap Keselamatan Petugas Damkar
Dalam konteks keselamatan kerja, APD yang lengkap dan sesuai standar menjadi kebutuhan mendasar bagi petugas pemadam kebakaran. APD seperti pakaian tahan api, masker pernapasan, helm, sarung tangan, dan sepatu khusus diperlukan untuk melindungi petugas dari berbagai bahaya yang mungkin terjadi saat bertugas di lapangan. Tanpa perlindungan yang optimal, risiko yang dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran akan semakin tinggi.
Bagi dr. Novel, perhatian pemerintah terhadap keselamatan petugas Damkar bukan hanya soal anggaran, tetapi juga tentang kepedulian terhadap kesejahteraan mereka yang berada di garis depan dalam penanganan bencana kebakaran. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan perlengkapan yang memadai agar dapat bekerja dengan maksimal dan aman dalam situasi darurat.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap keselamatan petugas yang bertugas di garis depan dalam menangani kebakaran. Mereka memerlukan perlindungan yang layak agar bisa bekerja dengan baik dan aman,” tegasnya.
Dukungan DPRD Kutim untuk Penambahan Anggaran APD
Dr. Novel menegaskan bahwa dukungan dari seluruh anggota DPRD Kutim sangat penting untuk memastikan anggaran APD bagi Damkar dapat ditingkatkan. Jika anggaran yang dialokasikan untuk APD tidak mencukupi, maka keselamatan para petugas pemadam kebakaran akan terus terancam. DPRD Kutim berencana untuk mendorong pemerintah daerah agar segera merealisasikan penambahan anggaran ini sebagai bentuk dukungan konkret bagi keselamatan petugas Damkar.
“Ini adalah tugas kita bersama, anggota DPRD dan pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa petugas Damkar kita bisa bekerja dengan aman. Tanpa perlindungan yang memadai, risiko bagi mereka akan sangat besar, dan ini tidak boleh kita abaikan,” imbuh dr. Novel.