Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Markaca, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan masyarakat dalam penentuan desil kesejahteraan. Menurutnya, masih ditemukan warga yang secara ekonomi layak menerima bantuan sosial, namun justru tercatat pada kelompok desil tinggi sehingga kehilangan haknya.
Markaca mengatakan penentuan desil harus didasarkan pada kondisi riil masyarakat di lapangan. Ia menilai masih ada ketidaksesuaian antara data yang tercantum dalam sistem dengan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya.
“Masih ada masyarakat yang secara kemampuan ekonomi seharusnya masuk desil dua atau desil tiga, tetapi justru tercatat di desil lima. Akibatnya mereka tidak bisa menerima bantuan sosial yang sebenarnya sangat dibutuhkan,” ujarnya saat diwawancarai di Kantor DPRD Kota Samarinda, Kamis (9/7/2026).
Ia mempertanyakan akurasi proses pendataan yang menjadi dasar penyusunan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, pemerintah daerah pada dasarnya menerima hasil pendataan dari petugas lapangan, sehingga kualitas data sangat bergantung pada ketelitian petugas saat melakukan verifikasi.
Markaca menilai kesalahan pendataan dapat berdampak luas terhadap masyarakat. Warga yang benar-benar membutuhkan bantuan berpotensi tidak memperoleh haknya, sementara bantuan justru dapat diterima oleh pihak yang kondisi ekonominya lebih mampu.
“Kalau pendataannya dilakukan dengan benar, melibatkan ketua RT dan melihat langsung kondisi masyarakat, saya yakin tingkat kesalahannya bisa diminimalkan,” katanya.
Ia juga menyoroti masih adanya data yang dinilai belum mutakhir, seperti warga yang telah meninggal dunia namun masih tercatat dalam basis data. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembaruan data secara berkala agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.
Menurut Markaca, proses pendataan tidak boleh hanya berpatokan pada kondisi fisik rumah atau penilaian sepintas. Petugas harus menggali kondisi ekonomi keluarga secara menyeluruh, termasuk sumber penghasilan, tanggungan keluarga, hingga kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Ada masyarakat yang rumahnya terlihat layak, tetapi sebenarnya tidak memiliki penghasilan tetap. Ada juga yang hidup sendiri tanpa pekerjaan. Kondisi seperti ini harus menjadi perhatian saat pendataan dilakukan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembaruan data harus dilakukan secara berkala karena kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memastikan program bantuan sosial benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan.
Markaca berharap evaluasi terhadap sistem pendataan segera dilakukan agar tidak ada lagi warga yang kehilangan hak akibat kekeliruan penetapan desil.
“Jangan sampai hak masyarakat terampas hanya karena kesalahan pendataan. Data yang akurat adalah kunci agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat,” tegasnya. (ADV).