Samarinda – Persoalan anggaran operasional Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Kota Samarinda. Dalam rapat kerja bersama DLH, anggota dewan menyoroti potensi terganggunya layanan pengangkutan sampah apabila anggaran bahan bakar minyak (BBM) tidak mencukupi hingga akhir tahun.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda dari Fraksi PKS, Abdul Rohim, S.P., mengungkapkan bahwa berdasarkan pemaparan DLH, kebutuhan anggaran operasional angkutan sampah masih mengalami kekurangan sekitar Rp500 juta. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, apabila anggaran BBM habis sebelum tahun anggaran berakhir, armada pengangkut sampah akan kesulitan beroperasi sehingga berpotensi menyebabkan penumpukan sampah di berbagai wilayah Kota Samarinda.
“Kalau nanti anggaran BBM habis di tengah jalan, bagaimana operasional pengangkutan sampah bisa tetap berjalan? Jangan sampai pelayanan berhenti hanya karena anggaran tidak mencukupi,” ujarnya.
Abdul Rohim meminta DLH segera menginventarisasi seluruh program prioritas yang benar-benar membutuhkan dukungan anggaran. Hasil inventarisasi tersebut, lanjutnya, akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar dilakukan penyesuaian sesuai tingkat urgensi.
Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus tetap memperhatikan dampaknya terhadap pelayanan publik, khususnya sektor persampahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Selain persoalan operasional, Komisi III juga menyoroti kesejahteraan tenaga kebersihan yang selama ini dinilai masih menerima upah di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Menurut Abdul Rohim, para pekerja tersebut memiliki risiko kerja yang tinggi karena setiap hari berhadapan dengan sampah dan limbah.
“Harapan kami ke depan, tenaga kebersihan bisa memperoleh penghasilan yang lebih layak, minimal sesuai UMR. Mereka bekerja dengan risiko tinggi sehingga kesejahteraannya juga harus menjadi perhatian,” katanya.
DPRD berharap pembahasan lanjutan bersama TAPD dapat menghasilkan solusi agar kebutuhan operasional DLH tetap terpenuhi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kebersihan kepada masyarakat.