JAKARTA – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat menjadi panggung konsolidasi nasional dalam mempercepat reformasi birokrasi berbasis data, responsif, dan kolaboratif. Acara yang berlangsung di Ballroom Lantai L Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Rabu (19/11/2025), turut dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, bersama Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah.
Dalam forum tersebut, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan percepatan reformasi manajemen ASN guna mendukung agenda pembangunan nasional. Salah satu poin penting yang diusulkan adalah perubahan mekanisme pelantikan pejabat eselon II agar langsung dilakukan oleh Presiden.
“Rakornas Kepegawaian tahun ini akan menekankan urgensi kolaborasi lintas sektor dan daerah, serta akselerasi reformasi manajemen ASN dalam mendukung prioritas pembangunan nasional,” ujar Zudan.
Ia juga menyoroti pemanfaatan data talenta ASN sebagai dasar pengambilan keputusan strategis agar birokrasi menjadi lebih adaptif dan efisien.
Mahyunadi: ASN Kutim Siap Bersaing di Tingkat Nasional
Menanggapi wacana tersebut, Mahyunadi menyambut baik langkah reformasi yang dinilai membuka peluang mobilitas pejabat daerah untuk berkarya di level nasional.
“Eselon II ke depan bisa berkarya di seluruh Indonesia. Tidak mustahil pejabat Kutim bertugas di Jakarta atau daerah lain. Ini terobosan besar,” katanya.
Menurut Mahyunadi, meski mekanisme ini dapat mengurangi fleksibilitas kepala daerah, manfaat yang didapat jauh lebih besar. Ia menilai reformasi ini menjadi peluang untuk memperkuat profesionalisme ASN dan perbaikan sistem birokrasi secara nasional.
Strategi Pusat Harus Diimplementasikan ke Daerah
Rakornas juga memberikan pemahaman strategis soal arah pembangunan nasional. Mahyunadi mengaku mendapat wawasan mendalam terutama dari pemaparan Menteri Pertanian dan Menteri Sosial yang hadir dalam forum.
“Penjabaran para menteri itu luar biasa dan menjadi motivasi bagi saya sebagai Wakil Kepala Daerah untuk mensinergikan strategi pembangunan Kutim dengan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Ia menegaskan pentingnya Kutim tidak berjalan sendiri, melainkan berada dalam jalur yang selaras dengan target-target nasional — khususnya di sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat.
“Harapan saya, apa yang disampaikan para pemateri itu bisa kita implementasikan. Saya yakin peluangnya banyak sekali,” pungkasnya.
Rakornas tahun ini juga menjadi ajang BKN Award 2025 sebagai bentuk apresiasi terhadap instansi pemerintah yang berhasil meningkatkan kinerja birokrasi dalam empat kategori: Implementasi Indeks NSPK Manajemen ASN, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Manajemen Talenta, serta Pelayanan Kepegawaian. (ADV/AN/Diksominfo)