Samarinda – Pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur bukan sekadar wacana, tetapi menjadi komitmen nyata bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Dalam dialog pendidikan bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti di Pendopo Odah Etam, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menegaskan bahwa daerahnya siap menjadi mitra strategis dalam menghapus ketimpangan akses dan mutu pendidikan di daerah terpencil.
Dialog tersebut digelar pada Jumat (13/6/2025) malam di Kompleks Gubernuran Kaltim, dihadiri berbagai pemangku kepentingan bidang pendidikan. Mahyunadi hadir mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk bersinergi dengan kebijakan pusat maupun provinsi, terutama dalam pelaksanaan program-program pendidikan yang inklusif dan merata.
“Sejauh ini Pemkab Kutim mendukung penuh arah kebijakan pendidikan nasional dan provinsi. Prinsipnya, apa pun yang bertujuan menghapus kesenjangan akses dan mutu pendidikan, kami dukung penuh,” tegas Mahyunadi kepada wartawan.
Ia mencontohkan dukungan terhadap program pendidikan gratis “Gratis Pol” untuk SMA/SMK sederajat yang merupakan kewenangan provinsi. Sementara di tingkat dasar, Kutim terus memperkuat program pendukung seperti penyediaan sarana, subsidi BOS, serta beasiswa pendidikan dasar. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap PAUD dan TK.
Mahyunadi juga menyampaikan bahwa dua perguruan tinggi milik Kutim, yakni STIPER dan STAIS, terus dikembangkan agar mampu bersaing dan menjadi tonggak pendidikan tinggi lokal.
Kutim pun menyambut positif rencana pemerintah pusat mendistribusikan guru ASN hingga ke pelosok dan sekolah swasta. Menurut Mahyunadi, langkah itu sangat strategis untuk menjamin semua anak mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa diskriminasi.
“Kalau pusat menugaskan guru-guru ASN hingga ke sekolah swasta, dan ketentuannya memungkinkan, Kutim bisa saja melaksanakan itu. Kita siap menyesuaikan,” katanya.
Demi menjamin kualitas pendidikan, Pemkab Kutim juga terus mendorong kesejahteraan tenaga pendidik dengan program tunjangan, insentif daerah terpencil, dan pelatihan kompetensi berkelanjutan.
“Bagi siswa, kita tetap gratiskan sekolah, seragam, hingga buku. Itu komitmen kami sejak lama. Dan ini akan terus berjalan,” tambahnya.
Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur, Mahyunadi menegaskan optimismenya bahwa pemerataan pendidikan bisa tercapai dengan kolaborasi semua pihak. Ia bahkan menyuarakan secara tegas urgensi pemerataan tersebut.
“Optimis lah tentu optimis. Kalau tidak mau mewujudkan pemerataan itu, bubarkan saja pemerintah,” ucapnya dengan nada serius.
Komitmen Pemkab Kutim dalam bidang pendidikan menjadi gambaran semangat untuk tidak hanya menjalankan birokrasi, tapi juga mereformasi sistem pendidikan dari akar. Visi besar Indonesia Emas 2045 dan slogan “Kutim Hebat” bukan hanya janji kosong, tapi sedang diwujudkan dengan aksi nyata dari daerah.