Sangatta – Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kabupaten Kutai Timur, Ronny Bonar H. Siburian, mengusulkan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kutim memiliki anggaran khusus untuk media. Menurutnya, alokasi anggaran ini penting untuk mempercepat penyampaian hasil dan rencana program kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ronny saat membuka kegiatan pelatihan jurnalistik bagi perangkat daerah yang berlangsung di Hotel Teras Belad, Sangatta, Selasa (3/12/2024).
“Dengan adanya anggaran media di masing-masing OPD, informasi tentang program kerja dan pencapaian dapat disampaikan secara lebih cepat, terarah, dan efektif kepada masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan,” ungkap Ronny dalam sambutannya.
Meningkatkan Efektivitas Informasi Publik
Ronny menjelaskan, kehadiran media, baik media mainstream maupun digital, memegang peranan penting dalam membangun komunikasi yang produktif antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan anggaran khusus untuk media di masing-masing OPD akan mendukung optimalisasi penyebaran informasi secara profesional.
“Jika setiap OPD memiliki sumber daya untuk memanfaatkan media, baik untuk publikasi di media cetak, elektronik, maupun digital, maka masyarakat akan lebih mudah memahami program pemerintah dan capaian pembangunan,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa komunikasi publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan memanfaatkan media secara maksimal, OPD dapat memastikan bahwa pesan-pesan penting pemerintah tersampaikan secara tepat dan tidak disalahartikan.
Pelatihan Jurnalistik sebagai Langkah Awal
Usulan ini disampaikan Ronny dalam rangkaian kegiatan pelatihan jurnalistik yang diadakan Diskominfo untuk perangkat daerah. Pelatihan ini berlangsung selama dua hari, pada 3-4 Desember 2024, dengan tujuan meningkatkan keterampilan perangkat daerah dalam menghasilkan konten informasi yang berkualitas.
Ronny berharap pelatihan ini dapat menjadi langkah awal bagi perangkat daerah untuk lebih aktif berperan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, ia juga mendorong para peserta agar memahami pentingnya etika dan akurasi dalam menyajikan informasi publik.
“Pelatihan ini adalah bentuk investasi bagi perangkat daerah untuk meningkatkan kemampuan jurnalistik, sehingga informasi yang disampaikan tidak hanya cepat, tetapi juga kredibel dan menarik,” pungkasnya.