Sangatta — Anggota PKS DPRD Kutim Syaiful Bakhri menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna Ke-XX Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2024/2025 yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Jumat (22/11/2024). Agenda utama rapat ini adalah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Syaiful Bakhri menyampaikan bahwa APBD bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan rencana kerja keuangan yang konkret dan komprehensif. APBD berfungsi sebagai alat utama untuk mewujudkan keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, serta menjadi acuan dalam pengadaan barang dan jasa, penentuan prioritas belanja, dan transparansi keuangan antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
“APBD mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan publik yang optimal dan pembangunan yang merata. Oleh karena itu, setiap tahap penyusunan dan pembahasannya harus dilakukan dengan cermat dan tepat waktu,” tegasnya.
Percepatan Penyusunan APBD
Dalam pidatonya, Syaiful menyoroti pentingnya percepatan penyusunan APBD agar pembahasan tidak terkesan terburu-buru demi memenuhi tenggat waktu. Ia mengingatkan bahwa situasi semacam ini dapat berdampak pada kualitas akhir APBD.
“Pimpinan DPRD telah mengingatkan pemerintah daerah melalui surat resmi untuk mempercepat proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025. Kami mendukung langkah ini agar stakeholder terkait dapat memaksimalkan kinerja mereka. Keterlambatan hanya akan menghasilkan keputusan yang kurang optimal,” ujar Syaiful.
Fraksi PKS juga menekankan perlunya antisipasi terhadap masalah teknis, seperti down server Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang sempat mengganggu proses penyusunan anggaran di tahun sebelumnya. “Kami meminta agar pemerintah lebih proaktif dengan menyiapkan semua kebutuhan teknis jauh-jauh hari,” tambahnya.
Sorotan terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah
Fraksi PKS memandang proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp11,151 triliun dapat ditingkatkan jika pemerintah daerah mampu menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. Pendapatan tersebut terdiri dari:
- PAD: Rp358,388 miliar.
- Pendapatan transfer: Rp10,245 triliun.
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp547,795 miliar.
“Kami mengapresiasi target pendapatan daerah, namun kami yakin bahwa potensi PAD masih bisa ditingkatkan. Salah satunya dengan memperluas basis pajak daerah melalui optimalisasi izin usaha dan retribusi,” ungkap Syaiful.
Pada sisi belanja daerah, total anggaran yang direncanakan sebesar Rp11,136 triliun. Dari jumlah ini, belanja terbesar adalah belanja operasi senilai Rp5,603 triliun. Syaiful menekankan bahwa alokasi untuk belanja operasi harus dimanfaatkan secara efisien dan berimbang dengan belanja modal yang memberi manfaat jangka panjang.
“Belanja modal harus mendapatkan perhatian lebih karena memberikan dampak lebih dari satu periode akuntansi. Ini penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kutai Timur,” jelasnya.
Pembiayaan Daerah dan Investasi BUMD
Fraksi PKS juga menyoroti pembiayaan daerah sebesar Rp15 miliar yang dialokasikan untuk modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Syaiful, investasi ini harus menghasilkan laba yang signifikan dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami meminta agar pemerintah memastikan investasi di BUMD dikelola dengan baik. Harus ada evaluasi berkala terhadap laba atau keuntungan yang dihasilkan,” ujarnya.
APBD dan Stabilitas Ekonomi Daerah
Dalam pandangannya, Syaiful menegaskan pentingnya peran APBD dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Ia menyebut bahwa melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat memberikan stimulus ekonomi untuk mengatasi perlambatan ekonomi atau kontraksi yang memengaruhi daya beli masyarakat.
“APBD yang efektif dapat menjadi alat untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong daya beli masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan sosial,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa pelayanan dasar bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran, termasuk pengembangan infrastruktur yang menunjang ekonomi kerakyatan.
Harapan Fraksi PKS
Sebagai penutup, Syaiful Bakhri menyampaikan harapan agar pembahasan Raperda APBD 2025 berjalan lancar dan memperhatikan masukan dari seluruh fraksi di DPRD.
“APBD yang akan disahkan nanti harus mencerminkan kebutuhan masyarakat Kutai Timur dan diimplementasikan melalui program-program nyata yang berdampak langsung. Kami berharap pelaksanaan APBD dapat berjalan lancar sehingga sisa lebih anggaran (Silpa) dapat diminimalisir,” ujarnya.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap realisasi anggaran. Menurut Syaiful, DPRD akan terus menjalankan fungsinya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk mewujudkan APBD yang berkeadilan dan efektif,” tegasnya.