Sangatta— Ketua Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) dr. Novel Tyty Paembonan, menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna Ke-XX Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2024/2025 yang diadakan oleh DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jumat (22/11/2024). Agenda utama rapat ini adalah pembahasan Nota Penjelasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.
Dr. Novel Tyty Paembonan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur atas penyampaian Nota Penjelasan RAPBD yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai rencana keuangan daerah tahun depan. “Kami mengapresiasi koordinasi yang telah dilakukan pemerintah dalam menyusun dan menyampaikan Rancangan APBD 2025 ini. Harapan kami, pembahasan lebih lanjut antara pemerintah dan DPRD dapat dilakukan sesuai jadwal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Novel.
Gambaran Rencana APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025
Berdasarkan Nota Penjelasan yang disampaikan pemerintah, berikut adalah gambaran umum Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025:
1. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp11,151 triliun. Angka ini terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp358,388 miliar.
- Pendapatan Transfer: Rp10,245 triliun.
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp547,795 miliar.
Fraksi Persatuan Indonesia Raya memandang bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah masih dapat ditingkatkan dengan strategi pengelolaan yang lebih optimal. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah memperluas basis pajak dan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan retribusi.
2. Belanja Daerah
Belanja daerah direncanakan sebesar Rp11,136 triliun, yang terdiri dari:
- Belanja Operasi: Rp5,603 triliun.
- Belanja Modal: Rp4,321 triliun.
- Belanja Tidak Terduga: Rp20 miliar.
- Belanja Transfer: Rp1,191 triliun.
Fraksi Persatuan Indonesia Raya menyoroti pentingnya keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal. Novel menekankan, “Belanja operasi yang besar harus diimbangi dengan alokasi belanja modal yang memberikan manfaat jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan. Kami juga berharap belanja transfer dalam bentuk bantuan keuangan dapat dikelola secara transparan dan tepat sasaran.”
3. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah pada RAPBD 2025 meliputi:
- Penerimaan Pembiayaan: Rp0.
- Pengeluaran Pembiayaan: Rp15 miliar, yang dialokasikan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Fraksi meminta agar investasi pada BUMD dikelola dengan hati-hati, memastikan bahwa penyertaan modal memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Catatan dan Usulan Fraksi Persatuan Indonesia Raya
Dalam pandangan umum yang disampaikan, Fraksi Persatuan Indonesia Raya memberikan sejumlah catatan penting sebagai berikut:
1. Penyusunan Langkah Konkret dan Strategis
Dengan performa APBD Kutai Timur yang semakin baik, Fraksi Persatuan Indonesia Raya meminta pemerintah untuk menyusun langkah-langkah konkret dan strategis yang efektif, baik dalam tahap penyusunan maupun pelaksanaan APBD 2025.
“Langkah-langkah ini harus memastikan bahwa seluruh program pembangunan dan pelayanan publik berjalan dengan optimal, tepat sasaran, dan berdampak positif bagi masyarakat,” ujar Novel.
2. Optimalisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
Fraksi menyoroti pentingnya mekanisme Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan data dan informasi terkait tata kelola pemerintahan.
“Kami meminta pemerintah memastikan bahwa SIPD berjalan optimal untuk mengakomodir seluruh data usulan yang masuk melalui reses DPRD. Sistem ini harus mampu merekam informasi dengan baik untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik,” tambahnya.
Menurut Novel, SIPD juga berperan penting dalam mengintegrasikan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah, laporan keuangan, dan pengawasan pelaksanaan program. Optimalisasi SIPD akan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan.
3. Meningkatkan Efisiensi Anggaran
Fraksi Persatuan Indonesia Raya menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Novel mencontohkan, “Anggaran belanja operasi yang besar harus dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Efisiensi ini juga dapat mengurangi sisa lebih anggaran (Silpa) yang selama ini sering menjadi masalah.”
4. Peningkatan Kesejahteraan Melalui Investasi BUMD
Fraksi menyoroti perlunya evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menerima penyertaan modal dari pemerintah daerah.
“Investasi sebesar Rp15 miliar harus diawasi dengan ketat. BUMD yang menerima modal harus memiliki target jelas dan memberikan keuntungan yang signifikan bagi daerah. Hal ini penting untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas,” tegas Novel.
Harapan untuk APBD 2025
Fraksi Persatuan Indonesia Raya berharap agar APBD 2025 dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Kutai Timur.
“Kami berharap pemerintah fokus pada program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dengan alokasi anggaran yang cukup besar, kita memiliki peluang besar untuk mendorong kesejahteraan masyarakat,” kata Novel.
Fraksi juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan APBD. Menurut Novel, keterlibatan masyarakat akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Dukungan untuk Pembahasan Lebih Lanjut
Sebagai penutup, Fraksi Persatuan Indonesia Raya menyatakan dukungan penuh untuk pembahasan lebih lanjut mengenai RAPBD 2025. Novel menegaskan bahwa fraksinya akan terus memberikan masukan konstruktif demi tercapainya anggaran yang berpihak pada rakyat.
“Kami siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa APBD 2025 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Mari kita jadikan APBD ini sebagai alat untuk membawa Kabupaten Kutai Timur menjadi daerah yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” tutup Novel.