Sangatta – Ketua Fraksi Demokrat Pandi Widiarto menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna Ke-XX Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2024/2025, Jumat (22/11/2024). Fraksi Demokrat mengungkapkan komitmennya untuk tetap berfokus pada penyusunan APBD yang memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.
Peningkatan Pendapatan Daerah: Fokus pada Potensi Lokal
Pandi Widiarto memulai pandangan umumnya dengan memberikan apresiasi terhadap estimasi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur yang diproyeksikan sebesar Rp 11,151 triliun untuk tahun 2025. Menurutnya, angka tersebut sangat fantastis bagi sebuah kabupaten dan menjadi bukti dari kinerja pemerintah daerah yang terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun, Fraksi Demokrat juga menyoroti ketergantungan yang masih besar pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
“Meski angka pendapatan daerah ini cukup tinggi, kami dari Fraksi Demokrat ingin menekankan pentingnya upaya pemerintah daerah untuk menggali lebih dalam potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini belum dimaksimalkan,” ujar Pandi. Fraksi Demokrat mengusulkan agar sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata dijadikan fokus utama dalam upaya peningkatan PAD.
Pandi juga menambahkan bahwa sektor pariwisata, yang memiliki potensi besar di Kutai Timur, seharusnya lebih digarap serius. Dengan pengelolaan yang baik, sektor ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, selain sektor lain yang juga potensial seperti perikanan dan industri kreatif.
Pengelolaan Belanja Daerah: Keseimbangan dan Prioritas pada Kesejahteraan Rakyat
Mengenai belanja daerah, Fraksi Demokrat menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang adil dan merata, dengan fokus pada program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. “Pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan harus menjadi prioritas utama dalam alokasi belanja daerah,” tegas Pandi.
Fraksi Demokrat mendukung penuh anggaran yang dialokasikan untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal. Pandi Widiarto juga memberikan perhatian khusus terhadap anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, yang menurutnya sangat krusial untuk mendukung konektivitas antar desa dan antar kecamatan di Kutai Timur.
Namun demikian, Fraksi Demokrat juga mencatat adanya ketimpangan antara belanja operasional dan belanja modal dalam Rancangan APBD 2025. Dalam nota penjelasan yang disampaikan, belanja operasional yang lebih besar dibandingkan belanja modal menunjukkan adanya perencanaan keuangan yang kurang seimbang. “Kami berharap pemerintah dapat lebih mengalokasikan anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” lanjut Pandi.
Selain itu, Fraksi Demokrat menyoroti beberapa program pemerintah yang dirasa kurang tepat sasaran, seperti program panggung hiburan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pegawai yang belum menunjukkan hasil maksimal. Pandi berharap agar evaluasi terhadap program-program ini dilakukan secara lebih mendalam dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBD
Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD. Pandi menjelaskan bahwa masyarakat harus diberikan akses yang mudah untuk mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan dan bagaimana hasilnya. Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan APBD oleh anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur sangatlah penting. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan dapat mencegah potensi penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.
Fraksi Demokrat juga mengusulkan agar pemerintah daerah dapat melakukan lelang dini terhadap beberapa kegiatan dan pengadaan barang atau jasa, untuk menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran. Pandi mengingatkan bahwa berdasarkan MoU antara Kementerian Dalam Negeri, Kepala LKPP, dan Kepala BPKP No. 2 Tahun 2021, pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah sebaiknya dilakukan lebih awal agar tidak terjadi Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang besar di akhir tahun. Hal ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
Kemandirian Fiskal dan Pengelolaan Keuangan yang Berkelanjutan
Pandi Widiarto juga menekankan pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini, menurut Fraksi Demokrat, dapat dicapai dengan menggali potensi pendapatan alternatif yang ada di daerah, seperti melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan peningkatan kualitas sektor-sektor produktif di tingkat lokal.
Fraksi Demokrat juga menyarankan agar pemerintah daerah melakukan kajian kelayakan yang mendalam terhadap setiap investasi yang akan dilakukan, termasuk dalam hal penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Setiap investasi harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi. Proyeksi keuntungan dan dampak ekonomi bagi masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang diambil,” tegas Pandi.
Menghadapi Tantangan di Tahun 2025
Fraksi Demokrat mengakui bahwa penyusunan APBD Tahun 2025 tidak akan terlepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketergantungan pada alokasi dana dari pemerintah pusat yang tidak dapat diprediksi dengan pasti. Oleh karena itu, Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis guna mengatasi hal ini, terutama dalam menghadapi ketidakpastian anggaran yang berasal dari pusat.
Pandi juga mengingatkan bahwa ke depan, Kabupaten Kutai Timur harus berani untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerah. Fraksi Demokrat berharap agar pemda semakin memperkuat program-program yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Oleh karena itu, sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, dan UMKM harus terus didorong dan diberikan dukungan yang memadai.
Penutupan: Sinergi untuk Kesejahteraan Masyarakat
Di akhir penyampaian pandangan umum, Pandi Widiarto menegaskan bahwa Fraksi Demokrat akan terus berkomitmen untuk memastikan bahwa APBD 2025 benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat dan mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. “Kami yakin dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD, kita dapat mewujudkan Kabupaten Kutai Timur yang lebih maju, sejahtera, dan mandiri,” tutup Pandi dengan penuh harapan.
Dengan pandangan umum yang kritis dan konstruktif ini, Fraksi Demokrat menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi semua lapisan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur.