Sangatta – Anggota DPRD Kutai Timur, Novel Tyty Paembonan, menyoroti kurangnya fasilitas umum yang memadai di wilayah Kutai Timur, khususnya di Sangatta, yang menurutnya masih jauh dari harapan. Ia menekankan pentingnya pembangunan ruang publik yang representatif dan pasar yang layak sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kita menginginkan hal itu agar masyarakat dapat menikmati ruang publik yang layak dan nyaman,” ujar Novel dalam pernyataan beberapa waktu lalu di Gedung DPRD Kutim.
Novel mengungkapkan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) di Kutai Timur, termasuk di Sangatta, masih sangat terbatas. Padahal, keberadaan fasilitas ini sangat penting untuk mendukung kebutuhan rekreasi, olahraga, dan interaksi sosial masyarakat. RTH, menurutnya, merupakan salah satu bentuk infrastruktur yang bisa meningkatkan kualitas lingkungan dan memberikan kenyamanan bagi warga.
“Harus kita tinjau kembali dan kita review. Misalnya, fasilitas umum seperti ruang terbuka hijau, itu masih kurang menurut saya,” tegas politisi dari Partai Gerindra ini. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur lebih serius dalam menyediakan fasilitas publik yang dapat mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari.
Pernyataan ini merupakan bentuk komitmen DPRD Kutai Timur untuk memperjuangkan fasilitas publik yang lebih baik dan layak bagi masyarakat. Novel menyadari bahwa kurangnya ruang terbuka hijau dapat berdampak pada berkurangnya area rekreasi bagi masyarakat. Dengan adanya ruang hijau yang memadai, warga Kutai Timur akan memiliki tempat yang lebih baik untuk bersosialisasi, berolahraga, atau sekadar melepas penat.
Selain ruang terbuka hijau, masalah lain yang menjadi sorotan Novel adalah keberadaan pasar-pasar yang ada di Kutai Timur, yang dianggap belum representatif. Salah satu contoh yang disorot adalah kondisi pasar tumpah di kawasan Inpres Sangatta, yang selama ini dinilai mengganggu kenyamanan baik pedagang maupun pembeli. Pasar tumpah ini menjadi salah satu masalah klasik yang sampai sekarang belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Seperti pasar tumpah di Inpres, kan enggak nyaman dilihat. Akhirnya, orang yang di pasar ini protes, dan lebih nyaman jualan di luar. Ini menjadi masalah, tapi pemerintah tidak boleh diam. Kita harus cari solusinya,” ungkap Novel. Ia menambahkan bahwa pasar yang tidak terorganisir dengan baik bisa menimbulkan kesan kumuh dan mengganggu ketertiban umum. Selain itu, kondisi pasar yang tidak tertata dengan baik juga dapat merugikan pedagang yang ingin berjualan dengan nyaman dan aman.
Menurut Novel, pemerintah daerah perlu segera merencanakan pembangunan pasar yang representatif, dengan memperhatikan aspek kenyamanan dan fungsionalitasnya. Pasar yang baik bukan hanya berfungsi sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai sarana untuk memperlancar perputaran ekonomi masyarakat.
“Teknisnya nanti orang Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang paham tentang itu. Tapi intinya, kita mau masyarakat Kutai Timur melakukan kegiatannya di tempat-tempat yang memang sudah sesuai dengan fungsinya,” jelasnya. Dengan pasar yang representatif, ia yakin kondisi perekonomian akan semakin membaik karena masyarakat dapat beraktivitas dalam tempat yang nyaman dan aman.
Novel juga menekankan perlunya kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mewujudkan rencana pembangunan fasilitas umum ini. Ia berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih layak bagi masyarakat.
“Kita berharap ada kolaborasi antara pemerintah dan instansi terkait untuk merealisasikan rencana tersebut,” harapnya. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta sangat penting dalam mewujudkan fasilitas umum yang memadai. Dengan adanya kerjasama ini, pembangunan fasilitas yang lebih baik dapat terlaksana dengan lebih cepat dan efektif.
Novel optimistis bahwa dengan penambahan fasilitas umum yang memadai, kualitas hidup masyarakat Kutai Timur akan meningkat secara signifikan. Fasilitas seperti ruang terbuka hijau dan pasar yang representatif, menurutnya, akan memberi dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga usulan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Novel Tyty Paembonan.