Penulis: Aisyah

Kutai Timur – Anggota Komisi A DPRD Kutai Timur, dr. Novel Tyty Paembonan, menegaskan pentingnya perhatian pemerintah terhadap tapal batas dan pembangunan di Kampung Sidrap. Meski secara resmi Kampung Sidrap, yang berada di Desa Marta Dinata, termasuk dalam wilayah Kutai Timur, banyak masyarakat yang merasa lebih dekat ke Bontang dan menyuarakan keinginan untuk bergabung dengan kota tersebut. “Secara de jure dan de facto, batas antara Kutai Timur dan Bontang sudah jelas. Kampung Sidrap adalah bagian dari Kutim,” ujar dr. Novel saat ditemui di sekretariat DPRD Kutai Timur, Senin (5/8/2024). Namun, Novel mengakui perhatian Pemerintah Kutim terhadap Kampung Sidrap belum optimal.…

Kutai Timur – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutai Timur, Jimmi, mengungkapkan pentingnya pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perkebunan Berkelanjutan, yang baru saja masuk ke dalam naskah akademik (Nasmik). Legislator Partai PKS itu menekankan, Perda ini krusial untuk memberikan kepastian hukum terkait pengelolaan sumber daya alam yang merupakan sektor utama setelah tambang. “Perda perkebunan berkelanjutan kemarin sudah masuk Nasmik. Ya itu penting karena itu sumber daya terbesar setelah tambang. Jadi perlu mendapatkan kepastian hukum, terkait dengan keberlanjutannya, bagaimana dampak positifnya terhadap masyarakat,” ujar Jimmi dalam pernyataannya belum lama ini. Jimmi juga menyoroti tantangan ketahanan pangan di Kutai Timur, terutama terkait…

Kutai Timur – Warga RT 64, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur (Kutim), mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap Pemerintah Kutim dengan menanam pohon pisang dan singkong di sepanjang Jalan Poros H Masdar. Aksi ini merupakan bentuk protes warga atas ketidakpedulian pemerintah, terhadap jalan yang tidak kunjung diperbaiki. Jalan H Masdar, yang sudah lama tidak mendapat perhatian, kini berada dalam kondisi rusak berat dan membahayakan pengendara. Banyak kecelakaan telah terjadi di jalan ini, terutama melibatkan ibu-ibu dan anak sekolah yang sering menggunakannya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutai Timur, Jimmi dalam pernyataannya, mengakui anggaran untuk perbaikan Jalan H Masdar sebenarnya…

Kutai Timur – Rencana pembangunan bandara baru di Kutai Timur masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait dengan biaya operasional. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutai Timur Jimmi, menyatakan meskipun ada keinginan untuk membangun bandara baru, keputusan tersebut harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. “Kita harus mengikuti kebijakan dari pusat apakah masih boleh membuka bandara baru dengan menitipkan jadwal penumpangnya,” ujar Jimmi saat wawancara belum lama ini. Ia menambahkan, berdasarkan hasil survei dari Dinas Perhubungan, jumlah penumpang saat ini tidak mampu menutupi biaya operasional bandara. “Kalau hasil survei Dinas Perhubungan itu jumlah penumpang tidak mampu menutupi biaya operasional bandara. Jadi meskipun…

Kutai Timur – Dalam nota pengantar yang disampaikan pada rapat paripurna ke-32 di Ruang Utama Paripurna Gedung DPRD Kutai Timur (Kutim) pada Rabu (31/7/2024), terungkap bahwa proyeksi pendapatan daerah mengalami peningkatan signifikan. Sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp9,148 triliun. Angka ini kemudian meningkat menjadi Rp11,959 triliun, atau naik sebesar 30,72 persen. Peningkatan ini mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, serta penyesuaian lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tak hanya pendapatan, belanja daerah juga mengalami peningkatan tajam. Belanja daerah sebelum perubahan APBD diproyeksikan sebesar Rp9,123 triliun, dan setelah perubahan, angkanya melonjak menjadi Rp13,693 triliun, naik…

Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur,Faizal Rachman, menegaskan pentingnya kajian lingkungan yang mendalam sebelum pemberian izin untuk proyek tambang. Menurutnya, analisis dampak lingkungan (AMDAL) harus menjadi alat yang efektif untuk mencegah kerusakan lingkungan, bukan hanya dokumen formalitas. “AMDAL tidak boleh hanya menjadi dokumen administrasi. Harus ada tindakan nyata berdasarkan hasil kajian tersebut,” kata Faizal saat ditemui di kantor DPRD pada Selasa (30/7/2024). Faizal menjelaskan bahwa dampak positif dari proyek tambang dapat tercapai dalam jangka pendek, namun tanpa perhatian pada dampak lingkungan, masalah serius bisa muncul di masa depan. “Ekonomi mungkin tumbuh, tapi jika lingkungan hancur, infrastruktur yang dibangun akan…

Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman, menilai potensi investasi di sektor hiburan keluarga di Kutai Timur (Kutim) sangat menjanjikan. Namun, Ia menekankan bahwa perbaikan infrastruktur, khususnya jalan, adalah kunci utama untuk mendukung perkembangan sektor tersebut. “Potensi bisnis hiburan di Kutim sangat bagus, terutama karena masyarakat lokal sering bepergian keluar kota untuk mencari hiburan,” ungkap Faizal Rachman, Selasa (30/7/2024). Ia menjelaskan, meski sektor pariwisata sedang digenjot oleh Pemerintah Kabupaten, infrastruktur penunjang seperti akses jalan menuju destinasi wisata perlu diperbaiki. “Pemerintah perlu fokus pada pembangunan infrastruktur yang memadai agar wisatawan dapat menikmati perjalanan mereka tanpa kendala,” tambahnya. Faizal Rachman…

Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, mengusulkan langkah-langkah strategis untuk melindungi ketahanan pangan di daerah tersebut dengan mengajukan dua kebijakan penting. Usulannya meliputi, penerapan asuransi gagal panen untuk petani dan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Lahan Pertanian. Faizal Rachman mengungkapkan kekhawatirannya, terhadap dampak gagal panen yang sering mengancam petani. “Petani sering kali enggan menanami lahan mereka karena takut gagal panen. Asuransi gagal panen dapat memberikan jaminan dan melindungi petani dari risiko kerugian,” ujar Faizal saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/7/2024). Ia menambahkan, penerapan Perda Perlindungan Lahan sangat penting untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi…

Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur Faizal Rachman, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai ancaman alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan sawit, yang dianggap mengancam ketahanan pangan di daerah tersebut. Menurutnya, peralihan fungsi lahan ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah, khususnya dalam hal pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Lahan Pangan. Faizal menjelaskan, lahan pertanian yang beralih fungsi ke perkebunan sawit dapat mengganggu ketahanan pangan yang sudah ada. “Tantangan ketahanan pangan di Kutai Timur itu bersaing dengan lahan perkebunan. Kita diwajibkan untuk segera mengesahkan Perda Perlindungan Lahan Pangan,” katanya saat wawancara pada Senin (29/7/2024). Ia menambahkan, untuk mengesahkan Perda tersebut, harus ada perhitungan…

Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur Faizal Rachman, mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap izin pinjam pakai kawasan hutan. Hal ini dikemukakan Faizal sebagai respons terhadap potensi kerusakan lingkungan, akibat aktivitas pertambangan yang menyasar kawasan hutan di Kalimantan. Faizal Rachman mengapresiasi upaya masyarakat adat yang telah lama menjaga hutan mereka dari ancaman tambang. “Masyarakat adat, seperti di hutan lindung Wahea, telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam melindungi hutan mereka dari penambangan,” ujarnya, (29/7/2024). Namun, Faizal menyoroti adanya kekurangan dalam proses pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Pemerintah Pusat. “Izin sering kali dikeluarkan tanpa melibatkan pemerintah daerah, yang dapat…