Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Angkasa Jaya, memberikan tanggapan usai rapat konsultasi pimpinan DPRD Kota Samarinda yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lt.2 pada (29/8/2023).
Angkasa Jaya mengakui kompleksitas konflik di lahan parkir karena berbagai kepentingan yang bertabrakan. Termasuk perbedaan kepentingan pedagang dan pihak lain di luar perdagangan. Ia mendukung penanganan oleh pemerintah dengan strategi pembangunan yang tepat.
“Lahan parkir itu pasti menjadi konflik karena itu banyak yang punya kepentingan. Kita enggak bisa juga menyamakan pedagang, di luar pedagang juga ada yang berkepentingan. Kita serahkan pada pemerintah untuk mensiasatinya dengan strategi pembangunan yang begitu pastinya,” kata Angkasa Jaya di DPRD Samarinda.
Angkasa Jaya menegaskan bahwa tujuan utama bukanlah kebijakan pro-pedagang. Ia prihatin dengan kondisi kumuh lahan parkir yang telah ia perjuangkan perbaikannya selama dua pemerintahan sebelumnya. Fokus utamanya adalah memastikan akses jalan memadai demi pembangunan di daerah pinggiran.
“Dari dulu 2 pemerintahan saya usulkan supaya ada akses jalan dan saya berjuang, berhasil dapat air minum dan listrik, ini jalan belum dari beberapa priode yang lalu itu pemerintah yang dulu sudah mengukur ke jalan tapi enggak pernah tereksekusi dengan baik,” tuturnya
Angkasa Jaya menegaskan bahwa infrastruktur dasar yang solid, termasuk akses jalan yang lancar, menjadi kunci perkembangan daerah pinggiran. Ia menyoroti bahwa akses jalan yang baik akan memperluas peluang kebijakan yang efektif, termasuk dalam sektor pariwisata yang memberi dampak positif pada masyarakat.
“Kenapa dibangun akses jalan yang memudahkan supaya ketika ada kebijakan-kebijakan bisa langsung sampai ke daerah pinggiran, kan kalau jalannya rusak enggak mungkin membangun apa juga di sana. Kalau misalnya materialnya bisa masuk Itu salah satu sekira bukti bahwa kita DPR dari pemerintah itu memperhatikan daerah pinggiran contohnya rencana waktu pariwisata,” tandasnya.