SAMARINDA – Upaya mengurai kemacetan dan membenahi transportasi publik di Samarinda memasuki babak baru. Bus Rapid Transit (BRT) dengan skema Buy the Service (BTS) ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Komisi III DPRD Kota Samarinda menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kini memasuki tahap finalisasi.
Menurut Deni, pembahasan mengenai penganggaran BRT Samarinda telah dilakukan untuk masuk dalam APBN 2027. Ia menilai dukungan pemerintah pusat menjadi faktor penting untuk mewujudkan sistem transportasi massal di Kota Samarinda.
“Sudah ada pembicaraan untuk penganggaran di APBN tahun 2027. Alhamdulillah, dalam rangka menciptakan transportasi massal di Samarinda memang perlu dorongan dan support APBN,” kata Deni, Sabtu (3/10/2026).
Wali Kota Samarinda Andi Harun juga dijadwalkan bertemu dengan jajaran Kemenhub untuk merampungkan kesepakatan terkait program tersebut.
DPRD Samarinda menyambut positif langkah tersebut karena keberadaan transportasi massal telah lama menjadi salah satu aspirasi yang didorong lembaga legislatif.
“Kami dari DPRD sangat support sekali. Kehadiran bus BRT ini memang sudah lama kami gaung-gaungkan dan harapkan,” ujarnya.
Deni menilai kehadiran BRT nantinya tidak hanya memberikan alternatif transportasi bagi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi bagian dari solusi persoalan lalu lintas di Samarinda.
Transportasi massal tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, menekan kepadatan lalu lintas, sekaligus membantu menata penggunaan ruang jalan, termasuk meminimalisasi praktik parkir liar di tepi jalan.
Ia pun optimistis program BRT dapat direalisasikan dengan melihat pengalaman Kota Balikpapan yang telah lebih dahulu menjalankan layanan transportasi massal dengan dukungan subsidi dari pemerintah pusat.
“Tahapannya saat ini sudah dalam tahap finalisasi. Mudah-mudahan ini bisa terwujud,” jelas Deni.
Terkait kondisi geografis Samarinda yang memiliki kontur wilayah serta sejumlah ruas jalan dengan lebar terbatas, Deni memastikan hal tersebut tidak menjadi kendala utama dalam pengoperasian BRT.
DPRD bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, kata dia, telah membahas spesifikasi armada yang akan digunakan agar sesuai dengan karakteristik jalan di Samarinda.
“Armada yang digunakan bukan bus besar, melainkan bus medium yang sesuai dengan kapasitas dan luasan jalan kita,” katanya.
Pada tahap awal, layanan BRT Samarinda akan difokuskan pada dua koridor utama. Pemerintah Kota Samarinda kini masih melakukan persiapan terhadap berbagai infrastruktur penunjang sebelum layanan tersebut beroperasi.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyediaan halte dan titik pick and drop untuk memudahkan masyarakat naik maupun turun dari armada BRT.
“Sekarang tinggal infrastrukturnya yang kita persiapkan, salah satunya halte-halte yang belum ada titik pick and drop-nya. Nanti akan diadakan oleh Dinas Perhubungan untuk melengkapi fasilitas,” demikian Deni. (ADV/DPRD/Samarinda).