Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Joni mengungkap, penyerapan APBD murni 2024 menghadapi berbagai tantangan, terutama karena perubahan aturan dan penyesuaian harga di lapangan. Meskipun demikian, ia optimistis 95 persen dari anggaran tersebut akan terealisasi.
“Kelihatannya anggaran murni 2024 ini tidak terserap sepenuhnya karena aturan banyak berubah dan waktunya terlalu pendek. Di lapangan juga kadang ada penyesuaian harga, tapi mungkin 95 persen terealisasi,” jelas Joni saat di temui di ruang kerjanya, Sekretariat DPRD Kutim, Selasa (16/7/2024).
Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebelumnya belum menjalankan program, seperti Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU), kini telah mulai bergerak.
“OPD yang kemarin belum jalan seperti Perkim dan PU sekarang sudah jalan dan proses pembuatan kontrak kerja. Insyaallah dua minggu ke depan sudah ada progres,” tambah Joni.
Namun, Joni mencatat proses pembuatan kontrak kerja juga mengalami dilema akibat perbedaan harga di berbagai daerah.
“Dalam proses pembuatan kontrak juga agak dilema karena harus menyesuaikan harga. Kalau yang di Sandaran disesuaikan dengan harga di Sangatta, tidak bisa kerja karena tidak sesuai. Mau tidak mau harus menyelesaikan harga di sana baru bisa mengerjakan. Dulu harga patokan Sangatta semua, makanya kegiatan lambat,” ujarnya.
Khususnya untuk daerah pedalaman, Joni menekankan kesulitan terbesar adalah penyesuaian kontrak dengan harga lokal yang jauh berbeda dari Sangatta.
“Yang bikin lambat itu daerah pedalaman karena kalau kontraknya disamakan dengan harga Sangatta, jauh karena ada biaya transportasi,” jelasnya.
Dengan penyesuaian ini, DPRD Kutim berharap bahwa program-program yang direncanakan dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaannya.