Samarinda – Pemkab Kutim menggelar Bimtek untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bimtek ini bertujuan memperkuat kapasitasnya dalam menjalankan fungsi pengawasan di tingkat desa. Setidaknya ada 139 Ketua BPD dari berbagai desa di Kutim mengikuti kegitan ini.
Bimtek yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Five Premiere pada Minggu (3/11/2024). Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tugas dan fungsi BPD, seiring dengan perubahan regulasi yang mengatur tata kelola desa di Indonesia.
Kegiatan Bimtek kali ini bukan hanya untuk memberi pengetahuan teknis, tetapi juga sebagai sarana untuk menguatkan peran BPD dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa.
Pjs Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma menekankan bahwa independensi BPD dalam menjalankan tugas pengawasan sangat penting, terutama dalam menjaga transparansi anggaran dan memastikan peraturan yang diterbitkan bermanfaat bagi kemajuan desa. “BPD itu ibarat DPR di tingkat desa, yang bertugas memastikan anggaran digunakan dengan tepat dan membuat peraturan yang bisa bermanfaat jangka panjang,” ujar Agus.
Agus juga menekankan pentingnya netralitas dan profesionalisme BPD, terlebih menjelang pemilihan umum (pemilu) yang akan datang. “Dalam konteks mendekati pemilu, netralitas dan profesionalisme BPD sangat penting untuk menjaga kondusifitas desa,” tambah Agus. Ia mengingatkan peserta Bimtek untuk menjaga independensi mereka dalam menyusun kebijakan, terutama dalam mengelola anggaran dan merumuskan peraturan yang akan memiliki dampak jangka panjang bagi desa.
Agus berharap agar para peserta dapat memanfaatkan Bimtek ini sebaik mungkin. “Saya berharap agar ilmu yang didapatkan dalam Bimtek ini dapat diterapkan dalam tugas sehari-hari, sehingga BPD di Kutim dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik,” katanya. Selain itu, Agus juga mengimbau agar BPD berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu mendatang dan membantu memastikan kelancaran pemerintahan desa.
“Kalian ini adalah pengawas utama dalam tata kelola desa,” lanjut Agus. “Buatlah peraturan yang memiliki dampak jangka panjang bagi desa, dan jadilah inspirasi bagi generasi mendatang,” tegasnya. Agus juga memberikan contoh positif dari daerah lain, seperti Bali, di mana anggota BPD memiliki kapasitas dan kualitas yang sangat baik dalam menjalankan tugas legislatifnya.
Kegiatan Bimtek ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk memahami lebih dalam mengenai APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang menjadi salah satu topik penting dalam pelatihan. Pengelolaan APBDes yang transparan dan tepat waktu merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan BPD untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama masyarakat.
Bimtek ini diadakan sebagai bagian dari upaya Pemkab Kutim untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan desa, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Diharapkan, melalui pelatihan ini, para Ketua BPD dapat menjadi agen perubahan yang lebih efektif dalam mendorong pembangunan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutim, Januar Bayu Irawan, menegaskan bahwa pelatihan ini sangat strategis guna memperkuat kapasitas pengawasan BPD dalam menjalankan tugasnya secara lebih profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Penguatan BPD adalah kunci untuk menciptakan sinergi antara BPD dan kepala desa dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kutai Timur,” ujar Bayu dalam sambutannya. Ia menjelaskan bahwa peran BPD menjadi semakin krusial dengan adanya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kini digantikan dengan UU Desa 2023. Perubahan regulasi tersebut membuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa dan pelaksanaan program pembangunan semakin penting.
Menurut Bayu, BPD tidak hanya berperan dalam aspek legislatif di tingkat desa, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga akuntabilitas anggaran desa dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. “Dalam Bimtek ini, peserta akan mendapatkan berbagai materi, mulai dari teknik penyusunan Peraturan Desa (Perdes), strategi manajemen BPD, hingga penanganan konflik di tingkat desa,” jelasnya. Bayu juga menyebutkan bahwa selama kegiatan berlangsung, BPD juga diberi kesempatan untuk berkonsultasi langsung dengan narasumber terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan di desa.
Salah satu materi yang menjadi fokus dalam Bimtek ini adalah penyusunan Perdes yang sesuai dengan perundang-undangan, yang merupakan bagian dari tugas legislatif BPD. Menurut Bayu, pemahaman terhadap mekanisme pembuatan peraturan sangat penting agar peraturan yang dihasilkan bisa bermanfaat bagi masyarakat desa dalam jangka panjang. BPD juga berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik di tingkat desa atau kecamatan, sebelum melibatkan pihak kabupaten.