Samarinda – Birokrasi tak lagi boleh sekadar menjadi “mesin stempel” yang bergerak di antara meja dan tumpukan dokumen. Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Seno Aji menegaskan aparatur pemerintah harus bertransformasi menjadi engine of development atau mesin penggerak pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Seno Aji saat memberikan Ceramah Manajemen Kinerja dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2026 di Auditorium Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (Pusjar SKPP) LAN, Jalan HM Ardans Ring Road III, Samarinda, Jumat (7/8/2026). Kegiatan yang diikuti 82 peserta itu menjadi bagian dari upaya memperkuat transformasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama melalui orientasi pada hasil dan penerapan sistem merit.
“Reformasi birokrasi kini tidak lagi berfokus pada tumpukan dokumen administratif, melainkan pada seberapa besar manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Wagub Seno Aji saat menyampaikan ceramah bertajuk Membangun Kinerja Unggul Aparatur sebagai Fondasi Indonesia Emas 2045.
Menurut Seno, perubahan cara kerja birokrasi menjadi kebutuhan penting di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin cepat, sederhana, dan terbuka. Aparatur pemerintah tidak cukup hanya menyelesaikan prosedur administratif, tetapi juga harus memastikan setiap kebijakan dan program menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
“Mesin penggerak pembangunan yang hasilnya dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, birokrasi yang adaptif serta berorientasi pada hasil memiliki posisi strategis dalam mendukung pemulihan maupun pertumbuhan ekonomi. Prosedur yang terlalu panjang dan aturan yang berbelit dinilai berpotensi memperlambat implementasi program pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
“Prinsip birokrasi sebagai mesin pembangunan menekankan bahwa setiap rupiah pengeluaran negara dan setiap kebijakan layanan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain memperkuat orientasi pada manfaat publik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mendorong penerapan sistem merit yang lebih transparan. Pengangkatan, promosi, maupun rotasi jabatan di lingkungan pemerintahan diarahkan berdasarkan kualifikasi, kemampuan, kompetensi, serta catatan prestasi pegawai, sehingga jabatan strategis dapat diisi aparatur yang sesuai kebutuhan organisasi.
“Kebijakan ini kami terapkan guna memastikan posisi-posisi strategis diisi oleh figur yang tepat dan berintegritas,” ungkapnya.
Transformasi tersebut turut ditopang melalui pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi dinilai dapat memangkas mata rantai pelayanan, mengurangi proses administrasi yang tidak diperlukan, sekaligus mendorong ASN bekerja lebih profesional. Dengan dukungan teknologi, pemerintah berharap pelayanan publik dapat berlangsung lebih cepat, terukur, dan mudah dipantau.
“Setiap rupiah anggaran dan setiap jam kerja ASN harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk kemudahan, kenyamanan, serta peningkatan kesejahteraan,” bebernya.
Penguatan sistem merit dan transformasi kinerja ASN tersebut diharapkan memberikan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan di berbagai sektor. Pendidikan, kesehatan, hingga perizinan usaha menjadi sejumlah bidang yang membutuhkan aparatur responsif agar masyarakat dapat memperoleh layanan secara mudah dan merata.
“Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kebijakan, layanan publik, dan program kerja yang dijalankan ASN mampu menjawab kebutuhan warga secara lebih cepat, tepat, dan transparan,” pungkas Wagub Seno Aji.
Ceramah yang mengangkat tema Strategi Transformasi Kinerja ASN Berbasis Kemanfaatan Publik dan Penguatan Sistem Merit di Daerah itu diikuti 82 peserta PKA Angkatan II Tahun 2026 yang terbagi dalam dua kelas. Peserta berasal dari unsur pejabat administrator Pemerintah Kota Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, serta Kabupaten Kutai Timur, Mahakam Ulu, dan Kutai Barat. Peserta lainnya berasal dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Institut Teknologi Kalimantan.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Pusjar SKPP LAN Kaltim yang diwakili Kepala Bagian Umum Ahmad Zaini, Plt Kepala BKD Kaltim Yuli Fitriyanti, bersama para pejabat dan widyaiswara Pusjar SKPP LAN Kaltim. Melalui pelatihan kepemimpinan ini, pemerintah berharap para pejabat administrator mampu membawa perubahan dari pola kerja administratif menuju birokrasi yang berorientasi pada kinerja, integritas, dan kepentingan masyarakat.
Transformasi birokrasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari kelengkapan laporan maupun banyaknya program yang dijalankan. Pemerintah menempatkan manfaat yang diterima masyarakat sebagai ukuran utama, sehingga ASN diharapkan benar-benar menjadi penggerak pembangunan sekaligus penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan warga.