Kutim – Transformasi pelayanan publik di Kutai Timur mulai diarahkan semakin jauh dari pola konvensional. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kini mendorong pemanfaatan teknologi sebagai “jembatan baru” antara pemerintah dan masyarakat melalui peluncuran Terpadu Digital Kutai Timur di Pelangi Room Hotel Royal Victoria Sangatta, Rabu (02/09/2026).
Platform tersebut diluncurkan Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi sebagai bagian dari upaya memperkuat pemerintahan berbasis digital. Kehadiran Terpadu Digital Kutai Timur diharapkan mampu menyederhanakan akses masyarakat terhadap informasi dan pelayanan, sekaligus membantu perangkat daerah bekerja lebih cepat, efektif, terbuka dan terintegrasi.
Mahyunadi menilai tantangan pelayanan publik kini telah mengalami perubahan. Persoalan pelayanan tidak lagi semata-mata berkaitan dengan fasilitas administrasi, tetapi juga kemampuan pemerintah memanfaatkan teknologi untuk menembus keterbatasan ruang, waktu dan jarak.
“tantangan pelayanan publik saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan keterbatasan sarana administrasi seperti kertas dan alat tulis, tetapi juga kemampuan memanfaatkan teknologi untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan jarak,” ujar Wabub Mahyunadi sebelum melounching Terpadu Digital Kutim yang berlangsung di Pelangi Room Hotel Royal Victoria Sangatta, Rabu (02/09/2026).
Menurut Mahyunadi, sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan memiliki potensi yang cukup untuk mengoptimalkan teknologi dan data. Kemampuan tersebut harus terus dikembangkan agar digitalisasi benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia turut mengapresiasi langkah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kutai Timur yang menghadirkan fasilitas digital tersebut. Terpadu Digital Kutai Timur diharapkan mampu menjadi ruang yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang sebelumnya tersebar atau sulit ditemukan.
Perubahan juga diarahkan pada pengelolaan website pemerintah daerah dan perangkat daerah. Mahyunadi meminta agar website pemerintah tidak hanya dipenuhi berita seremonial, dokumentasi kegiatan maupun agenda internal, melainkan mampu berfungsi sebagai kanal pelayanan dan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
“Website kita tidak boleh hanya menjadi etalase berita dan dokumentasi kegiatan, tetapi harus menjadi media informasi dan pelayanan publik,” tegasnya.
Ia menilai tampilan dan isi website pemerintah juga harus dikemas lebih kreatif agar tidak membosankan. Informasi yang disajikan perlu beragam, aktual dan memiliki nilai guna sehingga masyarakat terdorong mengakses website pemerintah secara berkala, bukan hanya ketika memerlukan pelayanan administrasi.
Mahyunadi juga menyoroti pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI dalam lingkungan pemerintahan. Menurutnya, teknologi kecerdasan buatan dapat membantu meningkatkan produktivitas aparatur apabila digunakan secara bijak dan bertanggung jawab.
AI, kata dia, harus ditempatkan sebagai alat bantu kerja dan bukan sebagai pengganti peran aparatur dalam mengambil tanggung jawab maupun memberikan pelayanan. Aspek keamanan, ketepatan informasi dan etika penggunaan tetap perlu menjadi perhatian dalam implementasinya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Staper Kutai Timur Ronny Bonar H. Siburian menyebut Terpadu Digital Kutai Timur menjadi salah satu bagian dari pembangunan ekosistem pemerintahan digital. Pengembangannya juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan 50 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kutim.
Menurut Ronny, percepatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat pemerintah tidak bisa lagi memandang digitalisasi sebagai pilihan tambahan. Pemanfaatan teknologi telah menjadi kebutuhan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, transparan dan efisien.
Melalui platform tersebut, berbagai informasi serta layanan digital pemerintah diupayakan dapat terhubung dan lebih mudah ditemukan oleh masyarakat. Integrasi menjadi penting agar masyarakat tidak perlu mencari pelayanan maupun informasi melalui banyak saluran yang terpisah.
“Teknologi bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif dan pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.
Ronny menegaskan tingkat keberhasilan transformasi digital tidak ditentukan oleh banyaknya aplikasi yang dibuat. Ukuran utama justru terletak pada manfaat yang dirasakan, baik oleh aparatur dalam menjalankan pekerjaan maupun oleh masyarakat ketika menerima pelayanan.
Pemanfaatan AI turut menjadi bagian dari penguatan kompetensi aparatur dalam transformasi tersebut. Teknologi itu diharapkan dapat membantu proses pengolahan informasi, penyusunan materi komunikasi, pengelolaan data serta mendukung berbagai tugas pemerintahan yang bersifat administratif.
Meski demikian, transformasi digital di Kutai Timur masih membutuhkan penguatan pada sejumlah sektor. Infrastruktur, kemampuan sumber daya manusia, keamanan informasi, pengelolaan data serta integrasi sistem antarpemerintah daerah menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bertahap.
Karena itu, Diskominfo Staper Kutai Timur mendorong keterlibatan seluruh perangkat daerah agar pengembangan Terpadu Digital Kutai Timur tidak berjalan secara terpisah. Kolaborasi lintas perangkat daerah dinilai penting untuk menciptakan ekosistem digital yang konsisten dan berkelanjutan.
Dengan diluncurkannya platform tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap transformasi digital tidak berhenti pada pembangunan sistem. Teknologi diharapkan benar-benar hadir sebagai instrumen yang memudahkan masyarakat memperoleh layanan sekaligus mendorong pemerintahan yang lebih efektif, terbuka dan berdaya saing.