Sangatta – Anggota Komisi A DPRD Kutai Timur, Masdari Kidang, tengah mempersiapkan agenda reses kedua masa sidang tahun 2025/2026. Dalam reses kali ini, ia akan menjaring aspirasi masyarakat di tiga kecamatan, yakni Bengalon, Sangatta Selatan, dan Rantau Pulung.
“Reses ini hanya menjalankan aturan pemerintah. Kami diwajibkan untuk turun menyerap aspirasi masyarakat. Untuk kali ini kami memilih tiga kecamatan, nanti bergilir ke kecamatan lain di daerah pemilihan II,” jelas Masdari.
Menurutnya, reses kali ini lebih bersifat penampungan aspirasi, karena para anggota DPRD Kutim periode 2024–2029 baru saja dilantik dan belum mendapat alokasi anggaran murni dari pemerintah daerah.
“Sekarang ini kami hanya menampung dulu usulan masyarakat. Baru nanti pada tahun 2026 bisa kita perjuangkan melalui anggaran. Karena saat ini kami, sekitar 22 anggota dewan baru, belum mendapatkan anggaran murni, hanya anggaran perubahan,” terangnya.
Aspirasi Didominasi Infrastruktur dan Pertanian
Masdari mengungkapkan, mayoritas usulan masyarakat masih berkaitan dengan perbaikan infrastruktur dasar dan kebutuhan pertanian.
“Kalau reses itu tidak lepas dari jalan timbunan, jalan semen, itu yang paling banyak diminta. Selain itu pupuk dan alat pertanian juga jadi kebutuhan utama petani,” ujarnya.
Namun, Masdari menyoroti aturan baru dari Kementerian Pertanian yang melarang pokok pikiran (pokir) anggota dewan untuk dialokasikan pada bantuan pupuk. Hal ini menurutnya menimbulkan keresahan petani.
“Aturan itu memberatkan masyarakat. Padahal pupuk dan alat pertanian adalah kebutuhan paling utama. Harga pupuk sekarang sudah tidak terjangkau. Pupuk mutiara saja sudah sampai Rp600 ribu hingga Rp700 ribu per karung,” tegasnya.
Ia menambahkan, tanpa pupuk subsidi, produktivitas petani akan menurun. Sementara permintaan lain yang sering muncul adalah bantuan bibit, terutama padi gunung, serta dukungan bagi perkebunan sawit rakyat.
Tiga Titik Prioritas
Dalam pelaksanaan reses kedua ini, Masdari menyebut ada tiga titik utama di tiga desa yang akan menjadi lokasi pertemuan dengan masyarakat. Usulan-usulan yang dianggap prioritas akan ia perjuangkan di tahun anggaran 2026.
“Kami akan fokus pada usulan yang benar-benar prioritas dan menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur dasar dan kebutuhan petani. Itu yang akan kami bawa nanti,” pungkasnya.