Mojokerto – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi penopang pemenuhan gizi anak justru tersendat di Kabupaten Mojokerto. Sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan mendadak berhenti beroperasi akibat kendala pencairan dana dari pemerintah. Kondisi ini menuai kritik keras dari , karena dinilai berdampak langsung terhadap anak-anak, khususnya dari keluarga kurang mampu.
Penghentian operasional dapur MBG tersebut dinilai ironis karena terjadi bertepatan dengan musim libur sekolah. Berdasarkan informasi yang diterima Komnas PA Jatim dari berbagai sumber, banyak dapur MBG di Mojokerto terpaksa meliburkan layanan sementara lantaran dana operasional belum cair. Akibatnya, anak-anak yang selama ini rutin menerima asupan makanan bergizi gratis harus kehilangan hak dasar mereka.
Sekretaris Jenderal Komnas PA Jatim, Jaka Prima, SH., M.H., M.Pd., menegaskan bahwa berhentinya dapur MBG bukan persoalan teknis semata, melainkan masalah serius yang berdampak luas. Ia menilai program MBG memiliki peran strategis dalam menjaga tumbuh kembang anak, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
“Dampaknya sangat signifikan. Tumbuh kembang anak bisa terganggu, status gizi menurun, dan beban pengeluaran rumah tangga meningkat karena orang tua harus menyediakan makanan tambahan untuk anak-anak yang sebelumnya menerima MBG,” ujar Jaka, Sabtu (27/12/2025).
Menurutnya, penghentian program ini juga membawa efek domino terhadap perekonomian masyarakat sekitar. UMKM, petani, dan pemasok bahan pangan lokal yang terlibat dalam penyediaan makanan MBG turut kehilangan sumber penghasilan akibat berhentinya operasional dapur.
“Selain berdampak pada anak, ekonomi lokal ikut terpukul. UMKM dan petani lokal yang selama ini menyuplai bahan pangan untuk MBG kehilangan pasar. Ini menunjukkan bahwa MBG bukan hanya soal makan gratis, tetapi menyangkut ekosistem ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Jaka juga mengingatkan bahwa dalam jangka panjang, terhentinya program MBG dapat memperburuk kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ia menilai ketidakpastian pendanaan berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan anak.
“Oleh karena itu, keberlanjutan program ini harus menjadi prioritas. Kasihan anak-anak yang sudah sangat berharap pada program MBG, namun harus terhenti hanya karena kendala pencairan dana,” ucapnya.
Keluhan juga datang dari orang tua penerima manfaat. Seorang warga Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, berinisial AZM, mengaku anaknya yang berusia 3 tahun tidak lagi menerima MBG sejak Senin (22/12/2025). Ia mengetahui penghentian layanan tersebut melalui informasi di grup WhatsApp orang tua penerima MBG.
“Katanya di grup WA karena ada kendala pencairan dana, jadi dapurnya libur sementara. Kami jadi tidak menerima MBG seperti biasanya,” tutur AZM.
AZM mengungkapkan bahwa selama program berjalan, MBG sangat membantu keluarganya. Anaknya terbiasa mendapatkan menu bergizi yang beragam setiap hari. Namun sejak dapur berhenti beroperasi, ia terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk kebutuhan makan anaknya.
“Menunya dulu macam-macam dan anak saya suka. Sekarang karena libur, ya kami keluar uang sendiri buat makan anak,” katanya.
Komnas PA Jatim mendesak pemerintah segera memberikan kepastian terkait pencairan dana agar dapur MBG dapat kembali beroperasi. Program Makan Bergizi Gratis dinilai terlalu penting untuk dibiarkan terhenti, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang sangat bergantung pada program tersebut.