SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menyoroti tanggung jawab penyelesaian kompensasi bagi warga yang terdampak pembangunan jalan tembus Sambutan–Jalan Merdeka. Komisi I DPRD meminta pihak terkait menindaklanjuti kesepakatan dengan warga agar pembayaran tidak terus tertunda.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengatakan dalam pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, tanggung jawab kompensasi disebut berada pada pihak pelaksana atau kontraktor.
“Untuk kompensasi, iya. Karena dalam pelaksanaan program, dampak sosial di luar anggaran pembangunan fisik itu merupakan urusan pelaksana atau kontraktor,” ujar Stephen di Kantor DPRD Samarinda, Kamis (22/10/2026).
Berdasarkan informasi yang diterima DPRD, total kompensasi yang dibahas mencapai sekitar Rp500 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp200 juta disebut telah disampaikan atau dibayarkan pada tahap awal, sedangkan sisanya diharapkan segera diselesaikan.
Meski demikian, Ronal mengaku belum mengetahui secara pasti besaran kompensasi yang diterima setiap warga. Karena itu, kejelasan mengenai realisasi pembayaran masih perlu ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
“Kita berharap itu segera direalisasikan karena merupakan perjanjian dengan warga yang terdampak,” katanya.
Menurut Ronal persoalan kompensasi perlu mendapat perhatian agar hak warga yang terdampak pembangunan tidak terabaikan. Pemerintah kota dan OPD teknis juga diharapkan segera merespons persoalan yang masih menjadi kendala dalam proses penyelesaian.
Di sisi lain, DPRD turut menyoroti administrasi hibah lahan warga yang digunakan untuk pembangunan jalan. Berdasarkan informasi yang diingat Ronal, terdapat sekitar 10 surat hibah, tetapi proses administrasi dan inventarisasi aset daerah disebut belum rampung.
Penyelesaian kompensasi dan administrasi hibah menjadi dua hal yang perlu ditindaklanjuti secara bersamaan. Dengan demikian, hak warga dapat diperjelas dan pencatatan aset pemerintah daerah dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
Ronal mengatakan pembahasan lanjutan masih dimungkinkan untuk memperjelas hasil rapat dan langkah yang harus dilakukan masing-masing pihak.
DPRD berharap pihak terkait segera mengambil langkah konkret agar persoalan pembayaran kompensasi tidak berlarut-larut dan proses administrasi lahan dapat diselesaikan. (ADV/DPRD/Samarinda).