Penulis: Intan Wardah

Target serapan anggaran sebesar 15 persen pada triwulan pertama tahun 2024 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) tampaknya masih jauh dari realisasi.

Faizal mengajak semua pihak terkait untuk mencari solusi alternatif guna mengatasi krisis tenaga kerja ini, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat Kutim.

Kutim – Proyek pembangunan Pelabuhan Kenyamukan yang terletak di Kutai Timur (Kutim) tampaknya terhenti bukan karena masalah anggaran, tetapi karena faktor politik yang kompleks.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Basti Sangga Langi soroti perihal pembayaran utang pemerintah kepada kontraktor yang disampaikan pada saat Rapat Paripurna ke-26 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutim, Senin (4/9/2023).

Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Kasmidi Bulang, Menyampaikan perihal serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mencapai 33,65 persen dari total anggaran. Hal ini disampaikan pada saat Rapat Paripurna ke-26 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutim, Senin (4/9/2023).

Rusia sedang menghadapi situasi yang mengkhawatirkan terkait kekurangan petugas polisi yang signifikan. Menteri Dalam Negeri Rusia, Vladimir Kolokoltsev, melaporkan hal ini seperti yang dikutip dalam artikel Newsweek, Jum’at (11/8/2023).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mendorong agar tidak ada dana yang dialokasikan untuk proyek pembangunan smelter nikel baru, terutama yang berfokus pada investasi smelter nikel kelas dua menghasilkan feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI).

Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO sedang merancang skenario penggunaan senjata nuklir sebagai tanggapan terhadap Rusia, setelah muncul ketegangan akibat serangan Moskow terhadap Ukraina.

Saat ini, Indonesia sedang mengalami dua peristiwa cuaca ekstrem. Pertama, terjadi fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) yang positif dan kedua, hadirnya El Nino.

Repsol akan mengembalikan proyek skala besar ini kepada pemerintah negara karena kegiatan operasional yang dilakukan tidak berhasil menghasilkan minyak atau gas, sehingga dikenal sebagai sumur kering.