Penulis: Aisyah
Samarinda – Isu terkait jual beli buku di sekolah kembali memicu perhatian setelah sejumlah orang tua mengeluhkan harga buku paket yang tinggi, yang viral di media sosial. Menanggapi hal ini, Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur mengadakan pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda pada Senin (22/7/2024). Pertemuan ini bertujuan untuk mengklarifikasi kebijakan mengenai penjualan buku di sekolah negeri, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Ketua TRC PPA Kaltim Rina Zubair, mengungkapkan buku paket wajib yang dianggarkan melalui bantuan operasional sekolah nasional (Bosnas) harus digratiskan dan tidak boleh diperjualbelikan. “Jika buku yang…
Kami kemarin mengunjungi Pelabuhan Kenyamukan kembali. Meski anggaran sudah disepakati sejak 2023, proyek ini belum menunjukkan progres yang memuaskan.
Kita tidak mengantisipasi situasi ini. Jika tidak segera diatasi, persoalan akan semakin menumpuk tahun depan.
Pendapatan APBD mencapai Rp. 8,5 triliun dengan surplus Rp. 239 miliar, namun masih terdapat SILPA sebesar Rp. 1,77 triliun.
Kita tentu mendengar dan melihat dulu apa yang terjadi di lapangan. Ada informasi diduga pencemaran dari air tambang. Sebetulnya, air dari tambang tidak boleh langsung keluar tanpa diproses terlebih dahulu. Mereka seharusnya menggunakan kapur untuk menetralisir air agar tidak asam sebelum dibuang.
Kami baru saja melakukan pertemuan dengan Bappeda, BPKAD, dan Bapenda untuk memastikan keseluruhan isi APBD, termasuk penanganan utang yang belum terselesaikan sejak tahun lalu.
Sumber pencemaran berasal dari Muara sebagai hulu di Desa Bay. Kejadian ini sudah berlangsung satu minggu
Sebenarnya bukan hearing, kita hanya menerima tamu dari masyarakat Pangadaan, Karangan dan hearing itu kita tunda
Sebagian besar hutang ini merupakan kegiatan yang sudah dinyatakan selesai dikerjakan oleh pihak kontraktor dan telah ditinjau oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kalau itu diakui pemerintah sebagai hutang, ya harus dibayar. Dan kami di DPRD meminta agar segera dibayar, karena anggaran kita juga ada.
Beasiswa ini uang rakyat Kutim, oleh karena itu harus diberikan kepada anak-anak Kutim yang betul-betul membutuhkan sesuai persyaratan.