SIDOARJO – Profesionalisme pengelolaan keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menyadari pentingnya hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi, khususnya bendahara yang memiliki tanggung jawab dalam administrasi serta pengelolaan keuangan organisasi.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi bendahara KDKMP. Sebanyak 45 bendahara mengikuti kegiatan tahap pertama yang diselenggarakan di Quest Hotel Surabaya, Selasa (3/11/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan pengelola koperasi agar mampu menjalankan tugas secara profesional, transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Program peningkatan kompetensi tersebut tidak hanya dilaksanakan untuk satu kelompok peserta. Secara keseluruhan, kegiatan ini direncanakan diikuti 225 bendahara KDKMP yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap agar proses pembekalan dapat berjalan lebih terarah dan peserta memperoleh kesempatan mengikuti materi pelatihan secara optimal.
Pada tahap pertama, sebanyak 45 peserta berasal dari Kecamatan Sedati, Waru, Taman, dan Sukodono. Selanjutnya, pelaksanaan tahap kedua dan ketiga akan dibagi menjadi masing-masing dua kelas. Pembagian tersebut menjadi bagian dari pengaturan kegiatan agar seluruh peserta dapat mengikuti proses pelatihan dan sertifikasi sesuai tahapan yang telah disiapkan.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Mochammad Hudori, menjelaskan bahwa keberadaan bendahara mempunyai posisi penting dalam menjaga kesehatan tata kelola koperasi. Sebagai bagian dari pengurus, bendahara tidak hanya bertugas melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas keuangan tersusun secara sistematis.
Menurutnya, pengelolaan keuangan koperasi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Setiap transaksi perlu dicatat secara benar sehingga kondisi keuangan organisasi dapat diketahui dengan jelas. Dengan pencatatan yang tertib, koperasi juga akan lebih mudah menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota.
Hudori menegaskan bahwa koperasi memang dibangun berdasarkan asas kekeluargaan. Namun, prinsip tersebut tidak berarti pengelolaan organisasi dapat dilakukan tanpa standar profesional. Justru, semangat kebersamaan harus diimbangi dengan tata kelola yang baik, keterbukaan informasi, serta kedisiplinan dalam menjalankan administrasi.
Ia menyampaikan bahwa koperasi yang sehat membutuhkan pengelola yang memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Terutama bendahara, yang berhubungan langsung dengan pencatatan keuangan dan penyusunan laporan. Apabila tugas tersebut dijalankan dengan baik, kepercayaan anggota terhadap pengelolaan koperasi diharapkan semakin meningkat.
Dalam kegiatan pelatihan dan sertifikasi ini, pemahaman mengenai prinsip pengelolaan keuangan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan peserta. Bendahara dituntut mampu memahami bagaimana mengelola penerimaan dan pengeluaran, menyusun laporan, serta memastikan administrasi keuangan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, pemahaman mengenai administrasi perpajakan juga menjadi bagian penting yang harus dikuasai. Hal tersebut diperlukan agar pengelolaan koperasi tidak hanya tertib dalam pencatatan transaksi, tetapi juga memperhatikan kewajiban administrasi sesuai peraturan yang berlaku.
Kemampuan menyusun laporan keuangan juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota koperasi. Melalui laporan yang tersusun secara baik, kondisi keuangan dapat diketahui dan menjadi bahan evaluasi dalam menentukan langkah pengembangan usaha koperasi ke depan.
Karena itu, peningkatan kompetensi bendahara diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pengelolaan KDKMP. Pengetahuan yang diperoleh dalam pelatihan tidak cukup hanya dipahami secara teori, tetapi perlu diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Hudori berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan masing-masing. Dengan bekal kompetensi yang lebih baik, bendahara diharapkan mampu menjalankan fungsi administrasi dan keuangan secara lebih cermat, tertib, serta bertanggung jawab.
Ia juga mengingatkan bahwa profesionalisme pengelolaan koperasi harus dibangun melalui kebiasaan menjalankan administrasi secara konsisten. Mulai dari pencatatan transaksi, penyimpanan dokumen, penyusunan laporan hingga keterbukaan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan.
Transparansi menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Pengelolaan keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan akan memberikan rasa aman kepada anggota. Mereka dapat mengetahui bagaimana dana koperasi dikelola serta bagaimana perkembangan organisasi dijalankan.
“Di sisi lain, keberadaan KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi organisasi yang memiliki kelengkapan administrasi. Lebih dari itu, koperasi harus mampu berkembang dan menjalankan fungsi ekonominya sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat di lingkungan desa maupun kelurahan,”ujarnya
Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kerja sama antara pengurus, anggota, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan koperasi. Masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Pengurus bertanggung jawab menjalankan manajemen, sementara anggota menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan dan perkembangan koperasi.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi menjadi salah satu fondasi untuk mendukung proses tersebut.
Dengan kemampuan yang semakin baik, pengelola koperasi diharapkan dapat menjalankan tugas secara terukur dan tidak hanya mengandalkan kebiasaan dalam mengelola administrasi.
Hudori berharap kompetensi yang diperoleh para bendahara dapat diterapkan secara konsisten di masing-masing KDKMP. Dengan demikian, kualitas pengelolaan koperasi di Kabupaten Sidoarjo dapat terus meningkat, baik dari sisi administrasi, pelaporan keuangan maupun profesionalisme pengurus.
Ia juga berharap seluruh KDKMP mampu tumbuh menjadi koperasi yang sehat, transparan, profesional, dan berkelanjutan. Keberadaan koperasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya para anggota yang menjadi bagian dari organisasi tersebut.
“Melalui program ini, Pemkab Sidoarjo ingin mendorong agar pengelolaan KDKMP semakin kuat dari sisi sumber daya manusia. Sebab, keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program maupun kelembagaan, tetapi juga oleh kemampuan orang-orang yang menjalankan dan mengelolanya,”pungkas Hudori.
Sementara itu, salah satu kepala desa yang enggan disebutkan namanya menyampaikan apresiasi terhadap program pelatihan dan sertifikasi kompetensi bendahara KDKMP yang diselenggarakan Pemkab Sidoarjo. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan langkah positif untuk meningkatkan kemampuan pengurus, khususnya dalam mengelola administrasi dan keuangan koperasi agar semakin tertib serta profesional.
“Ia berharap pembekalan yang diberikan benar-benar dapat diterapkan di masing-masing koperasi, memberikan manfaat bagi pengurus maupun masyarakat, serta berjalan sesuai harapan semua pihak,”ungkapnya.(adv/Iswn)