SAMARINDA – Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menilai penambahan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dapat menjadi salah satu upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bakar minyak (BBM). Ia menyebut investor lokal berpotensi ikut berpartisipasi apabila peluang pembangunan SPBU baru dibuka.
Menurut Helmi, kemudahan regulasi dan perizinan dapat menjadi faktor penting untuk mendorong minat investor dalam membangun fasilitas penyaluran BBM di Samarinda.
“Kalau memang ada peluang untuk dibuka penambahan, saya kira banyak investor-investor Samarinda yang mau terlibat. Tinggal mungkin regulasinya dipermudah sehingga nanti banyak kemungkinan bisa membantu kalau ada pembukaan SPBU tadi,” ujar Helmi di Samarinda, Selasa (13/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah antrean kendaraan di sejumlah SPBU Samarinda. Helmi berharap upaya memperluas fasilitas pengisian BBM dapat menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, keberadaan SPBU yang memadai dibutuhkan untuk menunjang mobilitas warga dan aktivitas ekonomi di Kota Tepian. Karena itu, peluang investasi perlu dipertimbangkan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Namun, penambahan SPBU perlu disertai kepastian pasokan dan distribusi BBM. Tanpa dukungan pasokan yang mencukupi, bertambahnya jumlah SPBU belum tentu dapat mengatasi antrean secara optimal.
Di sisi lain, persoalan kuota Pertalite juga menjadi perhatian. Pada 2026, kuota Pertalite untuk Kaltim yang disetujui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencapai 508.400 kiloliter (KL), sedangkan usulan pemerintah provinsi sebesar 1.034.972,72 KL.
Selisih antara usulan dan kuota yang disetujui mencapai sekitar 526.572 KL. Kuota yang ditetapkan tersebut juga disebut lebih rendah sekitar 18,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Helmi berharap pemerintah dan pihak terkait dapat membuka ruang bagi investasi SPBU sekaligus memastikan ketersediaan BBM sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, penambahan fasilitas penyaluran dapat berjalan seiring dengan perbaikan pasokan dan distribusi di Samarinda. (ADV/DPRD/Samarinda).