Samarinda – Musim kemarau seharusnya menjadi kesempatan emas bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk memperkuat infrastruktur pengendalian banjir. Pesan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Samarinda, H. Viktor Yuan, S.H., M.H., yang meminta pemerintah daerah tidak menunggu genangan kembali melanda permukiman warga sebelum melakukan penanganan.
Ketua Fraksi Partai Demokrat tersebut menyoroti pentingnya pengalokasian anggaran untuk program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya pengendalian banjir.
Viktor menilai persoalan banjir masih membutuhkan perhatian serius karena berkaitan dengan keselamatan, kenyamanan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta Pemerintah Kota Samarinda menempatkan penanganan banjir sebagai salah satu program prioritas dalam penggunaan anggaran daerah.
“Tapi penekanan kami adalah program prioritas terhadap program banjir. Kalau sekarang ini kemarau memang tidak kelihatan nanti,” ujar Viktor.
Menurutnya, kondisi cuaca yang relatif kering justru dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pekerjaan infrastruktur, termasuk perbaikan saluran drainase dan penataan aliran sungai. Langkah tersebut dinilai lebih tepat dibandingkan menunggu hingga intensitas hujan meningkat dan menyebabkan genangan.
“Nah, pada saat inilah kita harusnya membangun atau revitalisasi misalnya drainase, sungai dan sebagainya. Ini kesempatan sehingga ketika banjir nanti jangan sampai kita kelabakan baru kita tangani masalah banjirnya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan pentingnya pendekatan pencegahan dalam pengendalian banjir perkotaan. Penanganan yang dilakukan sebelum musim hujan berpotensi mengurangi risiko gangguan aktivitas masyarakat sekaligus membantu menjaga fungsi infrastruktur yang telah dibangun.
Samarinda memiliki karakteristik wilayah yang menghadapi tantangan pengelolaan air permukaan. Sebagai kota yang dilalui Sungai Mahakam dan memiliki sejumlah kawasan permukiman pada wilayah relatif rendah, pengendalian genangan membutuhkan sistem drainase yang terhubung dengan baik.
Persoalan banjir perkotaan tidak hanya dipengaruhi oleh curah hujan, tetapi juga kapasitas saluran, kondisi daerah tangkapan air, sedimentasi, perubahan penggunaan lahan, serta kemampuan aliran air menuju badan sungai.
Karena itu, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir memerlukan perencanaan yang menyeluruh. Normalisasi saluran tanpa memperhatikan kondisi bagian hilir, misalnya, belum tentu memberikan hasil optimal apabila aliran air tetap mengalami hambatan pada titik tertentu.
Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah pemeliharaan jaringan drainase lingkungan. Saluran yang mengalami pendangkalan atau tersumbat material dapat kehilangan sebagian kapasitasnya sehingga air lebih mudah meluap ketika terjadi hujan deras.
Selain perbaikan drainase, penanganan banjir juga dapat dilakukan melalui penguatan kawasan resapan, pengelolaan sungai, pengendalian sedimentasi, serta pengembangan infrastruktur penampungan air sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah.
Dalam kerangka kebijakan nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menjadi salah satu dasar pengelolaan sumber daya air, termasuk upaya pengendalian daya rusak air.
Sementara itu, penganggaran program infrastruktur daerah perlu mempertimbangkan prioritas pembangunan, kemampuan keuangan, serta hasil evaluasi terhadap kebutuhan masyarakat.
Viktor juga menyinggung pentingnya pemerintah daerah menyelesaikan kewajiban pembayaran yang masih tertunda. Menurutnya, pengelolaan anggaran perubahan harus memperhatikan kewajiban pemerintah sekaligus menjaga keberlanjutan program prioritas.
“Pertama kami meminta kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk paling tidak melunasi utang-utang yang terbaru, kemudian program-program prioritas mana yang harus diutamakan,” jelasnya.
Meski mendorong penanganan banjir menjadi prioritas, Viktor mengaku belum mengingat secara pasti besaran anggaran khusus yang dialokasikan untuk program tersebut.
“Saya nggak hafal ininya, tapi kami minta pemerintah kota tetap prioritaskan masalah itu,” katanya.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa penekanan Viktor lebih diarahkan pada kebijakan prioritas pembangunan, bukan pada penyebutan nominal anggaran tertentu.
Selain banjir, ia turut mengingatkan pentingnya kesiapan anggaran belanja tidak terduga untuk menghadapi kemungkinan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan serta kejadian darurat lainnya.
Belanja tidak terduga merupakan salah satu instrumen dalam pengelolaan keuangan daerah yang dapat digunakan sesuai ketentuan untuk menangani kebutuhan mendesak dan keadaan darurat.
Dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan tersebut, Viktor berharap Pemerintah Kota Samarinda mampu menyusun prioritas belanja yang seimbang antara penyelesaian kewajiban, pembangunan infrastruktur, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Baginya, keberhasilan pengendalian banjir tidak hanya diukur dari penanganan ketika genangan terjadi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah melakukan pencegahan secara konsisten. Momentum kemarau diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki drainase dan sungai agar risiko banjir pada musim hujan dapat ditekan. (ADV/DPRD/Samarinda).