Jakarta – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memastikan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebesar rata-rata 10% per Januari 2024, sesuai dengan keputusan Presiden Joko Widodo pada 2022. Kebijakan ini merupakan bagian dari rencana kenaikan tarif CHT dua tahun berturut-turut, yakni 2023 dan 2024.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani, mengungkapkan bahwa pita cukai baru untuk penyesuaian tarif 2024 telah disiapkan sebanyak 17 juta pita.
Pita cukai rokok baru ini akan digunakan pada bulan Januari 2024. Askolani menyatakan bahwa pesanan industri rokok telah disampaikan ke kantor-kantor pelayanan bea cukai di berbagai wilayah.
“Mengenai pemesanan pita cukai 2024, saat ini kita sudah siapkan 17 juta pita cukai untuk kebutuhan Januari. Proses percetakan sudah kita siapkan di Peruri, dan diharapkan pita cukai baru sudah dapat digunakan oleh industri rokok pada tanggal 1 Januari,” tegas Askolani dalam konferensi pers APBN di Jakarta, Jumat (15/12/2023).
Dengan kehadiran pita cukai baru ini, Bea Cukai berkomitmen untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal yang menggunakan pita cukai palsu. Askolani juga menyampaikan bahwa hingga Oktober 2023, pihaknya telah berhasil menindak 641 juta batang rokok berpita cukai palsu.
Menurut Askolani, studi dari universitas menunjukkan bahwa penindakan terhadap pita cukai palsu dapat meningkatkan produksi sekitar 5,3% dan berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara sebesar 0,3%.
Berdasarkan keputusan Presiden, kenaikan tarif CHT untuk rokok ditetapkan naik rata-rata 10% pada 2023 dan 2024. Untuk CHT rokok elektronik, kenaikan rata-rata sebesar 15%, sedangkan hasil pengolahan tembakau lainnya naik rata-rata 6%. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 dan PMK Nomor 192 Tahun 2022.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, menyatakan bahwa kebijakan tarif CHT pada 2024 tetap mengacu pada PMK 191/2022 dan PMK 192/2022. Pembahasan dengan DPR telah dilakukan pada saat pembahasan APBN 2023, dan implementasinya akan disesuaikan dengan tahun berjalannya.
“Pembahasan dengan DPR sudah dilakukan pada saat pembahasan APBN 2023,” tegas Nirwala. Dengan demikian, arah kebijakan CHT pada 2024 akan tetap mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam dua peraturan tersebut.