sidoarjo – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sidoarjo yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang semakin dekat. Di tengah persiapan yang kian intens, Plt. Bupati Sidoarjo, Subandi, menyampaikan pesan penting terkait pentingnya menjaga stabilitas politik selama masa pemilu. Dalam Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik yang digelar di Fave Hotel Sidoarjo pada Rabu, 11 September 2024, Subandi menekankan peran vital semua pihak dalam menjaga kelancaran proses demokrasi di wilayahnya.
Dalam sambutannya, Subandi mengajak seluruh stakeholder, mulai dari Pemerintah, DPRD, Forkopimda, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam menjaga stabilitas politik yang sehat. “Saya minta kepada Forkopimda terutama TNI Polri, Kajari untuk bekerja bersama menjaga stabilitas politik selama masa pemilu, serta kolaborasi kuat seluruh stakeholder juga menjadikan proses politik berjalan sehat dan positif sesuai regulasi yang ada,” ucapnya dengan tegas.
Kolaborasi Kunci Sukses Pilkada
Subandi menegaskan bahwa Pilkada yang damai dan tertib tidak hanya menjadi tugas aparat keamanan, tetapi juga semua elemen masyarakat. “Terciptanya kondusivitas daerah selama pemilu adalah tanggung jawab semua pihak,” tegasnya. Hal ini sejalan dengan keinginan Subandi untuk menjaga agar Pilkada 2024 berjalan lebih baik daripada sebelumnya, tanpa ada konflik atau gangguan yang dapat mencoreng proses demokrasi.
KPU dan Bawaslu, yang menjadi ujung tombak keberhasilan pelaksanaan pemilu, diharapkan terus memantau jalannya pemilu dengan ketat. Subandi menegaskan pentingnya kedua lembaga ini dalam memastikan bahwa Pilkada berlangsung adil dan bersih dari praktik kecurangan. “Saya juga meminta pemantauan KPU dan Bawaslu sebagai garda terdepan berhasil tidaknya pemilu di suatu daerah untuk mencetak pemimpin yang bersih dari kecurangan politik,” tambah Subandi.
Profesionalisme ASN dan Tantangan Era Digital
Salah satu poin yang menjadi perhatian Subandi adalah peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada. Di hadapan para peserta rapat, ia berpesan agar ASN tetap profesional dan netral, tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat mencederai integritas pemilu. “Sebagai ASN harus profesional dan netral dengan tidak berpihak kepada salah satu kandidat,” pesannya. Ia mengingatkan bahwa ketidaknetralan ASN bisa merusak tatanan demokrasi dan menciptakan ketegangan politik.
Selain stabilitas politik, Subandi juga menyoroti maraknya berita hoax dan penggunaan media sosial yang semakin kuat dalam mempengaruhi opini publik. “Bagaimana demokrasi ini bisa berjalan, tentunya dengan harapan bahwa proses ini akan lebih baik daripada sebelumnya, dan bagaimana hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi menjadi evaluasi kita bersama. Terlebih, berita hoax dan media sosial saat ini menjadi bagian tak terpisahkan dari proses politik,” ungkapnya.
Menjaga Demokrasi Tetap Sehat
Pesan Plt. Bupati Subandi menjadi pengingat akan tantangan-tantangan yang harus dihadapi menjelang Pilkada 2024. Dalam era di mana informasi dapat dengan mudah menyebar, isu seperti hoax dan kampanye hitam menjadi ancaman serius bagi stabilitas politik. Oleh karena itu, sinergi antara semua elemen masyarakat menjadi kunci untuk menjaga agar proses demokrasi tetap sehat dan berjalan sesuai aturan.
Kolaborasi kuat antara pemerintah, aparat keamanan, KPU, Bawaslu, serta seluruh masyarakat diharapkan mampu mendorong lahirnya pemimpin yang bersih dan berkualitas di Sidoarjo. Stabilitas politik, profesionalisme ASN, dan netralitas dalam menghadapi pemilu adalah fondasi penting untuk memastikan Pilkada berjalan dengan damai.
Dengan pemilu yang bersih dan demokrasi yang dijaga, Sidoarjo diharapkan bisa melangkah ke arah yang lebih baik, dengan pemimpin yang terpilih berdasarkan kehendak rakyat tanpa adanya kecurangan atau manipulasi.
Melalui seruan dan arahannya, Subandi berharap seluruh pihak mampu berperan aktif dalam menjaga stabilitas politik di masa mendatang, menciptakan kondisi yang kondusif untuk proses demokrasi yang damai dan berintegritas.