Close Menu
Etara.idEtara.id
  • Beranda
  • Politik
  • Ekonomi
  • Lifestyle
  • Artikel
What's Hot

Seno Aji Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres Pengganti Gibran

15 Nov 2026

Indonesia Kita Awards 2026, Seno Aji Persembahkan Penghargaan untuk Pejuang Karhutla di Kaltim

11 Nov 2026

Raih 16 Emas, Kutim Berpeluang Juara Umum Porprov IV Kaltim

7 Nov 2026
1 2 3 … 1,007 Next
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
Etara.idEtara.id
Subscribe
  • Beranda
  • Politik

    Seno Aji Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres Pengganti Gibran

    15 Nov 2026

    Fraksi PKS Kaltim Siapkan Rekomendasi Karhutla untuk Presiden

    19 Okt 2026

    Rumah Advokasi PKS Kaltim Layani Warga Tanpa Biaya

    10 Okt 2026

    Seno Aji Tinjau Dampak Kemarau di Long Apari, Salurkan 11 Ton Bantuan

    14 Sep 2026

    Fraksi PKS Kaltim Tegaskan Dukungan Penuh untuk Hak Angket

    6 Mei 2026
  • Ekonomi
  • Lifestyle

    Ikan Bakar Banjar Lezat di Sangatta Utara, Perpaduan Rasa Gurih dan Nikmat

    5 Mei 2026

    Liburan Ala Ubud di Trawas, Asmaraloka Villa & Resto Jadi Destinasi Favorit Baru

    24 Okt 2024

    Berpuasa Ketika Safar

    17 Mar 2024

    Keutamaan dan Hikmah Ibadah Puasa

    15 Mar 2024

    3 Macam Sabar dalam Puasa

    14 Mar 2024
  • Artikel
Etara.idEtara.id

Pemerintah Indonesia Meninjau Ulang Perhitungan Garis Kemiskinan Bank Dunia

Kita sedang exercise ini. Ini nanti cara perhitungannya dengan BPS.
Ekonomi MundzirMundzir16 Mei 2023
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Reddit Telegram Email
suharso monoarfa dalam acara rapat koordinasi pembangunan pusat
Suharso Monoarfa dalam acara rapat koordinasi pembangunan pusat 2023 (Tangkapan layar youtube)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), akan melakukan evaluasi kembali terhadap metode perhitungan garis kemiskinan yang digunakan oleh Bank Dunia.

Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengungkapkan hal ini setelah acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 dan peluncuran proyeksi penduduk 2020-2050 pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023.

“Kita sedang exercise ini. Ini nanti cara perhitungannya dengan BPS. Dan BPS kemarin sudah ke UN karena UN sudah mengadopsi cara pehitungan ini. Jadi ada daerah yang mungkin akan tambah makmur. Ada yang makmur terkoreksi ada yang tadinya gak makmur terus naik. Saya gak bisa mengatakan mana saja. Karena angkanya belum sampai,” papar Suharso, Selasa (16/5/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, dia memastikan Indonesia tidak hanya akan menggunakan standar Bank Dunia. Indonesia akan mencoba menghitung garis kemiskinan dari dimensi lainnya.

Bank Dunia mengubah perhitungan ukuran paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) beberapa waktu lalu.

Pada basis perhitungan baru, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrem menjadi US$ 2,15 per orang per hari atau Rp 32.745 per hari (kurs Rp 15.230 per US$). Sebelumnya, garis kemiskinan ekstrem ada di angka US$ 1,90.

Sementara itu, batas kelas penghasilan menengah ke bawah dinaikkan menjadi US$ 3,65 atau Rp 55.590 per orang per hari dari sebelumnya US$ 3,20 atau Rp 48.740. Adapun, batas kelas berpenghasilan menengah ke atas menjadi US$ 6,85 atau Rp 104.325 per hari dari sebelumnya US$ 5,50 atau Rp 83.675 per hari.

Dengan ukuran PPP US$ 1,90 per hari, Bank Dunia menganggap Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem, dari 19% pada 2002 menjadi 1,5% pada 2022. Namun, sebagai calon negara berpenghasilan menengah ke atas, Indonesia menurut Bank Dunia perlu memperluas fokusnya di luar kemiskinan ekstrem, dengan beralih dari garis kemiskinan US$ 1,9 per kapita per hari.

Suharso menambahkan jika menggunakan perhitungan US$ 1,9, maka jumlah warga miskin akan meningkat. Tetapi jika pemerintah memakai multidimensi, indikatornya justru membaik.

“Karena ada dimensi lain yang harus disertakan untuk menghitung mengenai kapasitas itu. Tetapi ada juga daerah yang lain yang justru tadinya makmur. Kemudian dihitung namun dia turun,” ungkapnya.

Silakan Bekomentar
Bappenas BPS Jokowi Kemiskinan World Bank
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Related Posts

HIPPI Kaltim Gandeng Majelis Tinggi Kerabat Kesultanan Kutai, Hidupkan Kembali Persaudaraan Saudagar Tanah Kutai

Genpro Kaltim Lantik Pengurus, Imam Jadi AVP Baru

Mahyudin Sebut Kelapa Genjah Entog Bisa Jadi Bisnis Masa Depan Pemuda Kutim

Berita Terkini

Seno Aji Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres Pengganti Gibran

BaehakiBaehaki15 Nov 2026 Politik

Indonesia Kita Awards 2026, Seno Aji Persembahkan Penghargaan untuk Pejuang Karhutla di Kaltim

11 Nov 2026

Raih 16 Emas, Kutim Berpeluang Juara Umum Porprov IV Kaltim

7 Nov 2026

Pemkab Sidoarjo Melalui Dinkes Kawal Standar Higiene Dapur MBG, Tiga SPPG Belum Ajukan Sertifikat SLHS

5 Nov 2026
Stay In Touch
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
Artikel Terkini

Kepemimpinan Terkini Dalam Modernisasi Pelayanan Publik

10 Agu 2026

Ikan Bakar Banjar Lezat di Sangatta Utara, Perpaduan Rasa Gurih dan Nikmat

5 Mei 2026

November Penuh Makna, Pahlawan Itu Bernama Ayah

13 Nov 2025

Penjemputan Paksa KPK dan Refleksi Korupsi Izin Tambang

28 Agu 2025

Anak Butuh Perlindungan Nyata

20 Agu 2025

Royalti Lagu Harus Lewat LMK

4 Jul 2025
© 2026 | Etara.id by Dexpert, Inc.
PT. Etara Nusa Warta
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.