Samarinda – Ketimpangan pembangunan infrastruktur di daerah hulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menjadi perhatian serius. Ketua Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menyebut wilayah dengan akses sulit seperti itu membutuhkan perhatian ekstra dari provinsi melalui skema bantuan keuangan (bankeu).
Firnadi mengungkapkan, sekitar tiga bulan lalu dirinya bersama anggota DPRD Kaltim lainnya, Baharuddin Demmu dan Muhammad Samsun, telah melakukan pertemuan dengan Bupati Kukar untuk membahas sejumlah rencana prioritas pembangunan. Salah satunya menyangkut kebutuhan mendesak di sektor infrastruktur yang belum terjangkau APBD tingkat kabupaten.
“Kami ingin memastikan aspirasi masyarakat bisa terakomodasi lewat bankeu, apalagi banyak usulan jalan penghubung antarwilayah seperti Kukar ke Kubar, Kukar ke Kutim, hingga jalur Lok Bahu-Jongkang menuju Samarinda yang selama ini terkendala pembiayaan,” kata Firnadi saat diwawancarai di Ruang Fraksi PKS DPRD Kaltim, Jumat (16/5/2025).
Ia menambahkan bahwa tantangan geografis Kukar yang mencapai 27.000 km² menjadikan pembangunan infrastruktur tidak semudah di daerah lain. Banyak wilayah terutama di bagian hulu didominasi struktur sungai yang membuat pembangunan jalan harus memakai konstruksi khusus dan mahal, seperti jembatan failsafe.
“Kalau tidak dibangun dengan konstruksi tahan air, jalan cepat rusak. Saat air pasang, banyak akses yang terputus dan tidak bisa dilalui,” ungkapnya.
Firnadi juga mencatat bahwa meskipun APBD Kukar tergolong besar, dengan nilai yang kini menyentuh Rp13-14 triliun, hal itu tidak serta-merta cukup untuk menjawab tantangan pembangunan. Semakin luasnya pemukiman baru dan kebutuhan dasar masyarakat turut memperbesar beban pembiayaan.
Menurut Firnadi, fungsi representasi anggota DPRD dari daerah pemilihan harus dibarengi dengan kemampuan menyerap dan memperjuangkan kebutuhan nyata di lapangan. Oleh karena itu, peran bankeu dari Pemprov Kaltim diharapkan menjadi jembatan solusi atas kesenjangan infrastruktur yang masih mencolok.
“Dengan kolaborasi yang kuat antara Pemkab, DPRD, dan Pemprov, kita harap kebutuhan pembangunan infrastruktur bisa terealisasi secara merata dan berdampak langsung ke masyarakat,” pungkasnya.