Sangatta – Krisis kapasitas sekolah kembali mencuat di Kutai Timur, mendorong Ketua DPRD Jimmy memimpin langsung kunjungan resmi ke Gedung E DPRD Kalimantan Timur, Kamis (10/7/2025). Fokus kunjungan itu bukan main-main: menyelamatkan nasib 512 siswa SMA dan SMK yang hingga kini belum mendapatkan tempat belajar.
Dalam pertemuan bersama Komisi IV DPRD Kaltim, jajaran Komisi C dan D DPRD Kutim menyuarakan kegentingan ini secara gamblang. Rombongan yang turut hadir meliputi Wakil Ketua DPRD Prayunita Utami, serta sejumlah anggota legislatif seperti Julfansyah, Mulyana, Syaiful Bakhri, Yulianus Palagiran, Uci, Ardiansyah, Bahcok Riandi, Kristian Hasmadi, Sayid Umar, dan Pandi Widiarto. Diskusi berlangsung intens, dengan penekanan pada solusi jangka pendek dan panjang.
“Kami mendesak agar ada ikhtiar cepat: pembangunan sekolah baru, persiapan lahan strategis, dan alokasi anggaran melalui APBD perubahan 2025,” kata Jimmi.
Politisi PKS ini menjelaskan bahwa ratusan siswa ini tidak tertampung baik di sekolah negeri maupun swasta akibat keterbatasan ruang belajar. Sebagai solusi darurat, ruang-ruang kosong seperti fasilitas Dinas Pendidikan dan aula milik Pemkab Kutim akan dioptimalkan. Namun, penanganan jangka panjang tetap menjadi prioritas: membangun sekolah baru di titik-titik strategis.
Ia mengungkapkan bahwa Pemkab Kutim telah menyiapkan dua lahan. Pertama di Sangatta Selatan, serta opsi lahan di sekitar SMA 2 Sangatta Utara dan lahan alternatif lainnya. Proses evaluasi lahan tengah dilakukan, termasuk identifikasi potensi penghapusan aset yang tidak produktif.
“Saat ini Pemkab Kutim sudah menyiapkan lahan di Sangatta Selatan, dan ada opsi tambahan di sekitar SMA 2 Sangatta Utara. Tinggal menunggu evaluasi dan kesiapan anggaran,” tambah Jimmi.
Menurut Jimmi dukungan dari provinsi memperlihatkan keselarasan visi dan keseriusan menghadirkan pendidikan yang inklusif dan merata.
“Semoga kita pulang dengan catatan aksi nyata—bukan sekadar wacana,” tutupnya, menegaskan harapan besar dari masyarakat Kutim agar krisis ini segera dituntaskan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyatakan bahwa masalah ini sudah terjadi berulang kali dan kini saatnya dituntaskan.
“Karena ini tanggung jawab Pemprov Kaltim, maka seharusnya secepatnya membangun sekolah baru di Sangatta Utara dan Selatan. Kita tidak ingin anak-anak ini putus sekolah hanya karena tidak tertampung,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan tenaga pengajar agar pembangunan sekolah tidak sia-sia. “Tidak bisa kita hanya bangun gedung, tapi tidak siapkan gurunya. Harus seiring,” tegas Agus.
Agus berharap Pemprov segera merespons dengan evaluasi menyeluruh dan perencanaan permanen agar krisis serupa tak terulang. “Kita tidak bisa terus-menerus bereaksi setiap tahun ajaran baru. Harus ada solusi permanen dan terencana,” pungkasnya.
Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan provinsi, masyarakat Kutai Timur berharap tahun depan tidak ada lagi siswa yang harus menunda masa depan karena tak punya ruang untuk belajar.