Close Menu
Etara.idEtara.id
  • Beranda
  • Politik
  • Ekonomi
  • Lifestyle
  • Artikel
What's Hot

Seno Aji Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres Pengganti Gibran

15 Nov 2026

Indonesia Kita Awards 2026, Seno Aji Persembahkan Penghargaan untuk Pejuang Karhutla di Kaltim

11 Nov 2026

Raih 16 Emas, Kutim Berpeluang Juara Umum Porprov IV Kaltim

7 Nov 2026
1 2 3 … 1,007 Next
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
Etara.idEtara.id
Subscribe
  • Beranda
  • Politik

    Seno Aji Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres Pengganti Gibran

    15 Nov 2026

    Fraksi PKS Kaltim Siapkan Rekomendasi Karhutla untuk Presiden

    19 Okt 2026

    Rumah Advokasi PKS Kaltim Layani Warga Tanpa Biaya

    10 Okt 2026

    Seno Aji Tinjau Dampak Kemarau di Long Apari, Salurkan 11 Ton Bantuan

    14 Sep 2026

    Fraksi PKS Kaltim Tegaskan Dukungan Penuh untuk Hak Angket

    6 Mei 2026
  • Ekonomi
  • Lifestyle

    Ikan Bakar Banjar Lezat di Sangatta Utara, Perpaduan Rasa Gurih dan Nikmat

    5 Mei 2026

    Liburan Ala Ubud di Trawas, Asmaraloka Villa & Resto Jadi Destinasi Favorit Baru

    24 Okt 2024

    Berpuasa Ketika Safar

    17 Mar 2024

    Keutamaan dan Hikmah Ibadah Puasa

    15 Mar 2024

    3 Macam Sabar dalam Puasa

    14 Mar 2024
  • Artikel
Etara.idEtara.id

FKUB Kediri Gelar FGD, Tak Sepakati Gagasan Geser Polri di Bawah Kemendagri

Daerah DianDian28 Jan 2025
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Reddit Telegram Email
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Kediri – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kediri menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema transformasi kepolisian dalam penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan, Selasa (28/1/2025) di Fave Hotel. Diskusi ini melibatkan berbagai tokoh agama, masyarakat, akademisi, media, dan ahli hukum. Salah satu hasil utama FGD ini adalah penolakan terhadap gagasan menggeser Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua FKUB Kabupaten Kediri, KH David Fuadi, menegaskan bahwa usulan tersebut bukan hanya tidak relevan, tetapi juga dianggap sebagai sebuah kemunduran. Ia menyebut bahwa Polri sebagai institusi yang berada langsung di bawah Presiden telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi.

“Kami berharap kinerja Polri semakin profesional, berkualitas, berkeadilan, dan transparan. Selain itu, kami juga meminta agar revisi KUHAP yang digagas oleh sebagian pihak tidak perlu dilanjutkan. Menurut kami, hal ini justru dapat menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga lainnya,” ujar KH David Fuadi.

Kekhawatiran Akan Kemunduran Sistem

Dalam penjelasannya, KH David menyoroti bahwa langkah untuk menempatkan Polri di bawah Kemendagri bertentangan dengan semangat reformasi. Ia mengingatkan bahwa kebijakan menempatkan Polri langsung di bawah Presiden, yang dimulai sejak era Presiden keempat KH Abdurrahman Wahid, adalah bagian dari transformasi besar untuk meningkatkan profesionalisme Polri.

“Sejak Polri dipisahkan dari TNI dan langsung berada di bawah Presiden, banyak kemajuan yang telah dicapai. Memindahkan Polri ke Kemendagri justru akan menghambat proses reformasi ini,” tegasnya.

Meski demikian, KH David tidak menampik bahwa masih ada perilaku menyimpang oleh sejumlah oknum. Namun, ia menegaskan bahwa solusi atas permasalahan tersebut tidak terletak pada perubahan struktur institusi, melainkan pada pembenahan internal dan peningkatan pengawasan.

Dalam kesempatan yang sama, akademisi hukum Dr. Sapta Andaruisworo menekankan pentingnya peran berbagai elemen masyarakat dalam mendukung transformasi Polri. Ia mengapresiasi pelaksanaan FGD ini sebagai wadah untuk mengumpulkan pandangan dan masukan konstruktif terkait perbaikan sistem penegakan hukum di Indonesia.

“Transformasi Polri harus didasarkan pada masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum. Dalam konteks ini, gagasan revisi KUHAP dan wacana penempatan Polri di bawah Kemendagri menurut kami belum tepat dan tidak mendukung cita-cita reformasi,” kata Dr. Sapta.

Ia menambahkan, wacana ini justru dapat menimbulkan kekhawatiran terkait independensi Polri dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, fokus perbaikan sebaiknya diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, transparansi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

Silakan Bekomentar
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Related Posts

Sejarah Baru di HUT ke-27 Kutim, Deklarasi Antinarkoba Libatkan 61 Ribu Peserta dan Raih Rekor MURI

Cegah Karhutla, Warga Marah Haloq Bersama KED-SAP Terus Perkuat Kesiapsiagaan

Kemarau Panjang, PT KED Bergerak Salurkan Air Bersih untuk Warga Marah Haloq

Berita Terkini

Seno Aji Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres Pengganti Gibran

BaehakiBaehaki15 Nov 2026 Politik

Indonesia Kita Awards 2026, Seno Aji Persembahkan Penghargaan untuk Pejuang Karhutla di Kaltim

11 Nov 2026

Raih 16 Emas, Kutim Berpeluang Juara Umum Porprov IV Kaltim

7 Nov 2026

Pemkab Sidoarjo Melalui Dinkes Kawal Standar Higiene Dapur MBG, Tiga SPPG Belum Ajukan Sertifikat SLHS

5 Nov 2026
Stay In Touch
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
Artikel Terkini

Kepemimpinan Terkini Dalam Modernisasi Pelayanan Publik

10 Agu 2026

Ikan Bakar Banjar Lezat di Sangatta Utara, Perpaduan Rasa Gurih dan Nikmat

5 Mei 2026

November Penuh Makna, Pahlawan Itu Bernama Ayah

13 Nov 2025

Penjemputan Paksa KPK dan Refleksi Korupsi Izin Tambang

28 Agu 2025

Anak Butuh Perlindungan Nyata

20 Agu 2025

Royalti Lagu Harus Lewat LMK

4 Jul 2025
© 2026 | Etara.id by Dexpert, Inc.
PT. Etara Nusa Warta
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.