Jakarta – Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengungkapkan adanya praktik mafia dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia.
Pernyataan ini muncul dalam Debat Cawapres yang terselenggara di Jakarta Convention Center (JCC) pada malam Minggu (21/01/2024).
Ia mengungkapkan hal tersebut saat memberikan jawaban kepada penulis mengenai rencana pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk keberlanjutan sumber daya alam. Terutama, mengingat maraknya pertambangan ilegal dan pembalakan liar yang merugikan ekologi darat, laut, dan menimbulkan ketidakadilan sosial.
Dalam jawabannya, Mahfud MD mengakui bahwa saat ini terdapat sekitar 2.500 pertambangan ilegal di Indonesia. Selama 10 tahun terakhir, deforestasi mencapai 12,5 juta hektar hutan, yang menurutnya lebih luas dari wilayah Korsel dan 23 kali lipat lebih besar dari Pulau Madura.
Menyoroti masalah ini, Mahfud MD berbicara tentang perlunya mencabut IUP sebagai langkah yang sangat penting.
“Kita perlu mencabut IUP-nya, namun, masalahnya mencabut IUP ini banyak mafianya,” ungkapnya dalam Debat Cawapres.
Mahfud MD mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan penelitian lapangan, namun Mahkamah Agung menolak keputusan untuk mencabut IUP. Ia juga menekankan bahwa KPK melaporkan banyak pertambangan di Indonesia yang bersifat ilegal dan mendapatkan dukungan oleh aparat serta pejabat.
“Pertambangan di Indonesia banyak sekali yang ilegal, dan itu di backing aparat-aparat dan pejabat, itu masalahnya,” tegasnya.
Sebagai informasi, Debat Cawapres ini merupakan bagian dari rangkaian Debat Capres 2024 keempat atau Debat Cawapres kedua.
Tema debat kali ini berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, Sumber Daya Alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.