Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyambut baik sejumlah usulan pemekaran wilayah melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji saat menerima audiensi Forum Koordinasi Daerah (Forkoda) Percepatan DOB Kaltim, Selasa (15/4/2025), di Ruang Rapat Wagub, Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.
Dalam pertemuan tersebut, Forkoda menyampaikan aspirasi masyarakat di berbagai wilayah yang menginginkan pemekaran. Seno menyebut bahwa Kalimantan Timur telah memiliki DOB yang mulai berkembang, yakni Mahakam Ulu (Mahulu). Namun, Mahulu tetap memerlukan dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat untuk mempercepat kemajuannya.
Salah satu yang disorot adalah perbaikan akses jalan Kenalung–Mamahak Besar–Long Bagun yang menghubungkan Mahulu dengan Kutai Barat sepanjang 105 km. Pemerintah provinsi, kata Seno, telah mengalokasikan anggaran untuk dua tahun mendatang guna menuntaskan perbaikan jalan tersebut.
“Mudah-mudahan jalan antara Tering dan Mahulu bisa tembus kembali. Supaya Mahulu sebagai kabupaten termuda bisa berakselerasi,” ujar Seno.
Ia berharap, kesuksesan Mahulu bisa menjadi contoh keberhasilan DOB lainnya di Kaltim. Beberapa daerah yang disebut mengusulkan pemekaran antara lain: Kota Samarinda Baru, Kutai Tengah, Sangkulirang, Kutai Utara, Berau Pesisir, dan Kota Kutai Pesisir.
Seno menambahkan, Pemprov Kaltim akan berkonsultasi dengan Presiden RI, Kemendagri, dan pihak terkait untuk melihat kemungkinan pemekaran dilakukan secara bertahap. Ia mengingatkan bahwa aturan DOB mensyaratkan daerah induk menyumbang 50% anggaran kepada wilayah hasil pemekaran, yang seringkali menjadi keberatan daerah asal.
“Kita paham, daerah induk bisa keberatan jika APBD mereka berkurang. Karena itu perlu komunikasi intensif dan solusi bersama,” jelasnya.
Pemprov Kaltim menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog dan koordinasi lintas daerah demi mewujudkan aspirasi masyarakat tanpa mengganggu stabilitas fiskal dan pemerintahan daerah asal.